Anggota Timwas Haji DPR, Abdul Wachid, mengapresiasi peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji tahun 2026 di Madinah dan Makkah. Namun, ia juga memberikan catatan tegas terkait aspek katering dan akomodasi, terutama masalah keterlambatan distribusi makanan sambutan (welcome meal) bagi jemaah yang baru tiba di pemondokan.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Wachid sesaat sebelum bertolak ke Tanah Suci bersama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (16/5/2026) pagi.
“Kami amati perjalanan selama di Madinah dan di Makkah untuk musim haji tahun ini sudah lumayan baik dibandingkan tahun yang lalu. Oleh karena itu, pelayanan yang sudah baik ini harus selalu ditingkatkan. Namun, saya masih mendapat keluhan terkait makanan selamat datang yang terlambat,” ujar Wachid kepada medpolindo.com.
Ia menekankan bahwa keterlambatan katering sangat berdampak pada kondisi fisik jemaah yang kelelahan. “Jemaah menempuh perjalanan 10 jam ke Madinah tentu cukup lapar, sehingga terkadang saat kateringnya terlambat, mereka jadi tidak makan. Ini kan kasihan. Hal-hal seperti ini yang perlu kami catat, sehingga pelayanan ke depannya akan menjadi lebih baik,” tegasnya.
Selain persoalan katering awal, Wakil Ketua Komisi VIII ini juga menyoroti temuan lain di lapangan terkait adanya jemaah yang terpisah dari rombongan aslinya saat pembagian kamar. Insiden yang sempat ramai di kanal pengaduan publik kawal.haji.go.id ini pada akhirnya turut mengganggu kelancaran distribusi katering harian.
Menurut Wachid, permasalahan ketidaksesuaian kamar ini mayoritas menimpa jemaah haji pengganti atau susulan, yakni mereka yang diberangkatkan untuk menggantikan porsi calon jemaah haji yang batal berangkat.
Guna mencegah kesemrawutan administrasi yang berimbas pada pelayanan, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut mendesak percepatan sinkronisasi pendataan antara otoritas di Tanah Air dan petugas di Arab Saudi.
“Memang ada kejadian seperti itu (terpisah dari rombongan), hal ini terjadi terutama pada jemaah pergantian. Data jemaah susulan inilah yang perlu disinkronkan lebih cepat antara pihak di Saudi dan di Indonesia. Dengan begitu, hal ini tidak akan menjadi masalah bagi pelayanan di Saudi nantinya,” tutup Abdul Wachid.