Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Komisi VI Dorong BUMN Hadirkan Keadilan Energi bagi Masyarakat
    DPR

    Komisi VI Dorong BUMN Hadirkan Keadilan Energi bagi Masyarakat

    redaksiBy redaksi15 April 202622 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan saat kunjungan spesifik di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026)/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Komisi VI DPR RI mendorong peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat. Hal ini jadi perhatian seiring percepatan program Energi Baru Terbarukan (EBT) dan pentingnya transisi menuju energi ramah lingkungan.


    Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menyoroti program EBT yang dijalankan Perum Jasa Tirta (PJT) I dan II melalui sinergi dengan PLN serta anak usahanya, Indonesia Power dan Nusantara Power. Ia mengapresiasi percepatan program tersebut yang dinilai berjalan efektif berkat dukungan lintas BUMN.

    Namun demikian, Nasim menegaskan pentingnya memastikan keadilan akses energi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pembangkit. Ia menilai masih terdapat ketimpangan yang perlu segera diatasi.

    “Jangan sampai daerah sekitar pembangkit justru belum merasakan energi ini. kita berharap ke depan sinergi ini berjalan maksimal sehingga kebutuhan masyarakat kita, baik di darat, kepulauan, pantai, dan semua pegunungan itu bisa terselesaikan dengan program ini,” ujar Nasim saat kunjungan spesifik di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026).

    Komisi VI juga mendorong PT Danantara Asset Management (Persero) bersama BP BUMN untuk menyinergikan regulasi dan legalitas, agar hambatan nomenklatur maupun kerja sama antar-BUMN dapat segera diatasi. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pengembangan energi nasional tanpa ketergantungan pada investasi asing.

    Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI GM Totok Hedi Santosa menekankan bahwa transisi menuju EBT merupakan keniscayaan yang harus didukung, meskipun menghadapi tantangan biaya besar dan waktu pengembalian investasi yang panjang.

    “Kendala utama yang bisa terlihat adalah memerlukan suatu biaya yang sangat tinggi, tetapi kalau cara saya melihat adalah bahwa energi terbarukan itu suatu hal yang pasti akan terjadi,” ujarnya dalam kunjungan kerja yang sama.

    Menurut Totok, dorongan utama transisi energi bukan semata aspek ekonomi, melainkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan. Ia mengingatkan dampak serius penggunaan energi fosil terhadap perubahan iklim, termasuk kenaikan suhu bumi dan ancaman bagi wilayah pesisir.

    “Selama 2001 hingga 2015 suhu bumi itu naik 1,5 karena kita semua berbasiskan dari energi fosil. Kalau panas bumi naik itu nanti air lautnya menjadi pasang dan seterusnya akan banyak hal-hal yang kemudian tadinya ada menjadi enggak ada, terutama adalah tempat-tempat di pinggir pantai,” jelasnya.

    Dengan demikian, Komisi VI menilai sinergi BUMN dalam pengembangan EBT harus tidak hanya berorientasi pada percepatan proyek, tetapi juga memastikan pemerataan akses energi dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari keadilan energi bagi seluruh rakyat.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 2026

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 20260

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 20260

    Skema Pembagian 8 Persen Ojol, Edi Pastikan Hak Pengemudi Tidak Terpotong

    19 November 20260

    Saan Mustopa Minta Usulan Pemindahan Badak Jawa Dikaji Bersama

    18 November 20260

    DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan

    18 November 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?