Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Ketergantungan Impor, Komisi IV Akselerasikan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan
    DPR

    Ketergantungan Impor, Komisi IV Akselerasikan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan

    redaksiBy redaksi13 April 202632 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Komisi IV DPR RI menilai revisi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi penting untuk membenahi struktur industri peternakan nasional secara menyeluruh. Langkah ini dinilai jadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serta memperkuat kemandirian produksi protein hewani di dalam negeri.


    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan bahwa saat ini, kebutuhan protein hewani bagi ratusan juta penduduk Indonesia tidak bisa terus bergantung pada pasokan dari luar negeri. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi melalui pembenahan kebijakan, termasuk melalui revisi undang-undang.


    “280 juta rakyat Indonesia, tapi kita makan protein daging susunya harus tergantung dari luar. Ini kayaknya tidak bisa terus-terusan seperti ini. Juga import ini harus segera dicari jalan keluarnya supaya kita tidak import lagi,” kata Siti Hediati dalam RDPU bersama Akademisi terkait revisi uu tentang peternakan dan kesehatan hewan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). 


    Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, persoalan peternakan tidak semata berkaitan dengan jumlah ternak. Namun, hal itu tersebut juga menyangkut aspek fundamental seperti penyediaan pakan. Selama ini, perhatian terhadap sektor hulu seperti pakan dan lahan hijauan dinilai belum optimal dalam mendukung pengembangan peternakan nasional.


    Menurutnya, kebijakan pembukaan lahan besar-besaran untuk komoditas tertentu belum diimbangi dengan perencanaan ekosistem peternakan yang memadai. Padahal, keberlanjutan sektor ini sangat bergantung pada ketersediaan sumber pakan alami.


    “Saya sepakat bahwa masalah peternakan ini bukan hanya mengenai binatangnya, tapi juga bagaimana makannya. Karena satu hektare tanah merumput hanya untuk berapa sapi? Itu kan kita harus dipikirkan juga,” tegasnya. 


    Lebih lanjut, Komisi IV memandang revisi undang-undang menjadi instrumen penting untuk mengubah arah kebijakan peternakan nasional ke depan. Regulasi yang diperbarui diharapkan mampu mendorong transformasi industri peternakan agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan.


    Komisi IV juga menyatakan komitmennya untuk mendorong percepatan proses revisi undang-undang tersebut, seiring dengan target pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi, termasuk swasembada daging sebagai bagian dari ketahanan nasional.


    “Ini untuk revisi, revisi ini penting karena dengan revisi ini bisa merubah peta daripada industri peternakan kita ke depan. Dan ini sangat kita butuhkan,” pungkasnya.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 2026

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 20260

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 20260

    Skema Pembagian 8 Persen Ojol, Edi Pastikan Hak Pengemudi Tidak Terpotong

    19 November 20260

    Saan Mustopa Minta Usulan Pemindahan Badak Jawa Dikaji Bersama

    18 November 20260

    DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan

    18 November 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?