Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih tingginya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi pemerintah. Ia menilai kebijakan subsidi perlu ditata kembali agar benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan serta tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pasalnya, persoalan utama dari kebijakan subsidi saat ini adalah terjadinya exclusion error dan inclusion error, yakni adanya masyarakat yang berhak menerima subsidi namun tidak mendapatkannya, serta sebaliknya kelompok yang seharusnya tidak berhak justru menikmati subsidi.
“Subsidi kita itu tingkat kesalahan penyalurannya masih cukup tinggi, baik dari sisi exclusion maupun inclusion error. Bahkan bisa mencapai sekitar 60 sampai 80 persen,” ujar Said saat ditemui medpolindo.com di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Maka dari itu, ia mengusulkan salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat mekanisme verifikasi penerima subsidi melalui sistem identifikasi yang lebih akurat. Apalagi, ungkapnya, penggunaan teknologi seperti fingerprint maupun pengenalan retina mata bisa menjadi solusi untuk memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Penyaluran subsidi seharusnya didukung dengan sistem verifikasi yang jelas, misalnya menggunakan fingerprint atau bahkan retina mata, sehingga penerima subsidi benar-benar terdata dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, Said juga mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap penerima subsidi, terutama bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu maupun sektor industri. Menurutnya, subsidi bagi kelompok tersebut perlu dikaji ulang agar tidak menambah beban fiskal negara.
“Subsidi untuk kelompok atas maupun industri sebaiknya segera dievaluasi, karena hal itu dapat menjadi beban tambahan bagi APBN,” tegas Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.
Menutup pernyataannya, jika pembenahan sistem subsidi diupayakan dengan sungguh-sungguh maka akan memberikan ruang fiskal yang lebih sehat bagi pemerintah, sekaligus memastikan anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Banggar DPR RI, lanjut Said, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah, termasuk memastikan program subsidi berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.