Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Komitmen Komisi III Perkuat Penegakan Hukum yang Adil dan Berorientasi Perlindungan Masyarakat
    DPR

    Komitmen Komisi III Perkuat Penegakan Hukum yang Adil dan Berorientasi Perlindungan Masyarakat

    redaksiBy redaksi5 Maret 202642 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, saat Kunjungan Kerja Komisi III ke Markas Polda Kaltim, Kamis (5/3/2026)/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menggelar pertemuan dengan Kapolda Kalimantan Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala BNNP Kalimantan Timur beserta para pejabat utama dan masing-masing jajarannya.


    Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Khususnya Komisi III, dalam memastikan sistem penegakan hukum berjalan efektif, profesional, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia, terlebih di Kalimantan Timur yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga sekaligus kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN). “Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus memperkuat sistem penegakan hukum yang berkeadilan, responsif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat,” tegas Safaruddin di Markas Polda Kaltim, Kamis (5/3/2026).


    Ia mengatakan, Kalimantan Timur memiliki tantangan khusus dan kompleks, antara lain yaitu dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pembangunan IKN, potensi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek-proyek strategis nasional. Ditambah kejahatan di sektor sumber daya alam termasuk pertambangan dan kehutanan, peredaran gelap narkotika yang memanfaatkan jalur perbatasan dan pelabuhan, dan kejahatan siber dan tindak pidana pencucian uang.


    Menurutnya, seiring dengan percepatan pembangunan, aparat penegak hukum harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pembangunan berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi serta kejahatan terorganisir. “Kita juga menyadari bahwa sistem penegakan hukum kita masih menghadapi tantangan internal, antara lain penguatan reformasi kultural dan struktural, modernisasi sistem berbasis teknologi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum,” ungkapnya.


    Ia juga menyatakan, istilah yang sempat berkembang di masyarakat, “no viral, no justice”, harus menjadi refleksi bagi semua pihak terkait. Dimana keadilan tidak boleh bergantung pada tekanan publik, melainkan harus ditegakkan secara konsisten dan profesional.


    “Terkait KUHAP baru, dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan bahwa KUHAP baru yang telah disahkan pada akhir Tahun 2025 dan sudah diberlakukan pada Tahun 2026 ini. Perubahan tersebut membawa implikasi besar terhadap mekanisme penyidikan dan penuntutan, penguatan due process of law, perlindungan hak tersangka, korban, dan saksi, serta penguatan koordinasi antar-penegak hukum,” jelasnya. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 2026

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 20260

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 20260

    Skema Pembagian 8 Persen Ojol, Edi Pastikan Hak Pengemudi Tidak Terpotong

    19 November 20260

    Saan Mustopa Minta Usulan Pemindahan Badak Jawa Dikaji Bersama

    18 November 20260

    DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan

    18 November 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?