Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » AS-Israel Serang Iran, Legislator: Pemerintah Harus Pastikan Keamanan dan Jalur Evakuasi PMI
    DPR

    AS-Israel Serang Iran, Legislator: Pemerintah Harus Pastikan Keamanan dan Jalur Evakuasi PMI

    redaksiBy redaksi4 Maret 202622 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

     Menanggapi eskalasi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian meningkat pasca penyerangan AS-Israel ke Iran, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat perlindungan dan menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah terdampak.


    “Negara harus cepat merespons potensi ancaman bagi warga negaranya di luar negeri. Mengingat konsentrasi PMI yang cukup besar di kawasan tersebut, langkah-langkah darurat harus segera dibahas,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, Jakarta, Rabu (4/3/2026).


    “Keselamatan para pahlawan devisa kita adalah prioritas mutlak. Dalam situasi konflik yang dinamis seperti ini, kebijakan perlindungan harus bergerak lebih cepat daripada perkembangan krisis itu sendiri,” tegasnya.


    Netty meminta adanya koordinasi lintas sektor antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memperkuat pelindungan terhadap PMI.


    Selain itu ia juga meminta agar perwakilan RI (KBRI/KJRI) di seluruh wilayah terdampak untuk segera memperbarui data PMI, termasuk mereka yang berstatus non-prosedural.


    “Pemerintah juga harus mematangkan skenario evakuasi, penyiapan titik kumpul aman (safe house), serta kesiapan armada transportasi jika situasi menuntut pemulangan massal segera,” ungkapnya.


    Posko Pengaduan 24 Jam, kata Netty juga mejadi sangat penting untuk dilakukan mengingat konflik bisa meluas sewaktu-waktu. “Pastikan adanya kanal komunikasi yang responsif bagi PMI dan keluarga di Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini dan melaporkan kondisi darurat. Selain itu pastikan ketersediaan logistik dasar dan akses layanan medis bagi PMI yang berada di zona merah konflik,” pungkasnya. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 2026

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 20260

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 20260

    Skema Pembagian 8 Persen Ojol, Edi Pastikan Hak Pengemudi Tidak Terpotong

    19 November 20260

    Saan Mustopa Minta Usulan Pemindahan Badak Jawa Dikaji Bersama

    18 November 20260

    DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan

    18 November 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?