Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menanggapi terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Dave menilai posisi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM.
“Komisi I DPR RI memandang bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 merupakan momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri kita yang bebas aktif,” kata Dave dikutip medpolindo.com, Senin (12/1/2026).
Dave mengatakan Indonesia harus mampu menjadi penyeimbang yang kredibel dalam konflik geopolitik global yang semakin meningkat. Dia mengatakan politik bebas aktif bukan hanya jargon.
“Melainkan prinsip yang menuntun diplomasi kita agar tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, melainkan tetap konsisten memperjuangkan nilai universal, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.
“Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, serta meningkatkan posisi tawar dalam percaturan global,” sambung dia.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan pihaknya akan memastikan setiap diplomasi yang diambil berpijak pada kepentingan nasional. Selain itu, juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keadilan, dan penghormatan HAM.
“Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Indonesia harus menjaga independensi sikap diplomasi, sehingga tetap dipercaya sebagai mediator dan penyeimbang di forum HAM global,” ungkapnya.
Komisi I DPR, katanya, juga akan memastikan pemerintah menjalankan mandat tersebut dengan transparan dan konsisten. Dia mengatakan Komisi I DPR akan melakukan dialog hingga evaluasi kebijakan agar kepemimpinan Indonesia dapat memperkuat reputasi bangsa.
“Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB bukan hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi komunitas internasional dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal,” tuturnya.
“Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, serta memastikan bahwa forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada kemanusiaan,” imbuh dia.
“Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, serta meningkatkan posisi tawar dalam percaturan global,” sambungnya.
Dave mengatakan bahwa ia akan memastikan setiap diplomasi yang diambil berpijak pada kepentingan nasional. Selain itu, juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keadilan, dan penghormatan HAM.
“Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Indonesia harus menjaga independensi sikap diplomasi, sehingga tetap dipercaya sebagai mediator dan penyeimbang di forum HAM global,” ungkapnya.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, juga akan memastikan pemerintah menjalankan mandat tersebut dengan transparan dan konsisten. Dia mengatakan Komisi I DPR akan melakukan dialog hingga evaluasi kebijakan agar kepemimpinan Indonesia dapat memperkuat reputasi bangsa.
“Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB bukan hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi komunitas internasional dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal,” tuturnya.
“Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, serta memastikan bahwa forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada kemanusiaan,” imbuh dia.