Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah pusat tidak boleh berdampak pada pengurangan hak pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, Kamis (11/12/2025).
Musthofa menjelaskan bahwa arahan efisiensi yang disampaikan Menteri Keuangan harus dipahami secara tepat oleh pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh daerah pasti akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat, namun implementasi di lapangan harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi pegawai.
“Semua daerah ini kan tidak ada yang berani untuk tidak melaksanakan perintah pusat. Efisiensi itu oke, tapi yang menjadi hak daripada pegawai jangan dikurangi,” tegasnya kepada medpolindo.com usai pertemuan.
Polisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai langkah efisiensi justru dapat dimulai dari pos-pos anggaran yang selama ini dinilai boros, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta berbagai kegiatan seremonial. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diarahkan pada pemotongan hak dasar pegawai.
“Untuk efisiensi, yang paling sederhana itu perjalanan dinas, makan minum, rapat-rapat. Jangan justru TPP yang dikurangi. Itu tidak adil,” jelasnya.
Lebih lanjut, Legislator Dapil Jateng II ini mendukung penguatan skema TPP berbasis prestasi dan merit system, bukan rutinitas. Menurutnya, sistem kinerja yang objektif akan menciptakan ekosistem birokrasi yang sehat dan berkeadilan.
“TPP saya setuju dilakukan, tapi berdasarkan prestasi, bukan rutinitas. Sistem merit harus dibangun sehingga yang bekerja baik mendapatkan penghasilan yang baik. Yang bekerja tidak baik, ya sistem harus berperan,” ujarnya.
Dalam pandangannya, pemerintah daerah perlu membangun ekosistem birokrasi yang mendorong profesionalisme dan memberikan penghargaan sesuai kinerja. Ia menekankan pentingnya diferensiasi antara pegawai yang berkinerja tinggi dan yang tidak, agar tercipta rasa keadilan.
“Jangan disamakan, mau rajin mau malas sama, bodoh sama pintar juga dihargai sama. Ini tidak adil. Maka inilah yang harus dibangun bersama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa,” tutupnya.