Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Muhammad Hatta: Dukungan Pendanaan Negara Berpotensi Kembangkan Desa Wisata
    DPR

    Muhammad Hatta: Dukungan Pendanaan Negara Berpotensi Kembangkan Desa Wisata

    redaksiBy redaksi9 November 202503 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai potensi desa wisata di Indonesia merupakan kekuatan besar dalam mendatangkan devisa negara. Menurutnya, dengan adanya desa wisata yang berkembang, maka diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi signifikan, yang tidak hanya bagi masyarakat setempat tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar hadir secara nyata dalam memberikan dukungan pendanaan dan kebijakan afirmatif bagi pengembangan desa wisata.

    “Potensi desa wisata itu kekuatan devisa. Negara ini harus paham, sebuah desa yang sudah maju dalam hal wisata bisa menghasilkan devisa yang luar biasa. Seperti di dapil saya, di Ponggo, Klaten, satu desa bisa menghasilkan Rp12 miliar. Bayangkan kalau desa-desa lain juga seperti itu, luar biasa,” ujar Mohamad Hatta di sela kunjungan kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (7/11/2025).

    Hatta menjelaskan, apabila potensi desa wisata di seluruh Indonesia dapat dikembangkan secara maksimal, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional akan sangat signifikan. “Kalau itu bisa dilakukan di 80 ribu desa di Indonesia, devisanya luar biasa. Negara harus hadir membantu desa-desa yang potensinya bagus tapi secara finansial masih lemah,” jelasnya.

    Sebagai langkah konkret, Legislator dari Fraksi PAN ini mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus melalui APBN, misalnya sebesar Rp1 miliar per desa untuk desa-desa yang memiliki potensi wisata tinggi. Ia menilai, dengan adanya dukungan tersebut, masyarakat desa akan semakin kreatif dan mampu meningkatkan pendapatan melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta pelestarian budaya lokal.

    Lebih lanjut, Hatta menyoroti kendala utama yang kerap dihadapi desa wisata, yaitu keterbatasan dana pembangunan. “Problemnya cuma penganggaran. Karena di desa kan rata-rata hanya punya Rp1 miliar dari APBDes, sedangkan kebutuhan infrastrukturnya besar. Kalau negara bisa bantu khusus sektor wisatanya, itu luar biasa, bisa bikin desa ter-upgrade dan mandiri,” tegasnya.

    Selain mendorong dukungan anggaran, Hatta juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun ekosistem pariwisata desa yang berkelanjutan. Ia menilai, kemajuan desa wisata akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Kalau desa wisata maju, industri UMKM-nya pasti ikut maju. Dampak sosial dan ekonomi pasti terasa, bahkan bisa ada bagi hasil untuk masyarakat. Itu dampak positif dari kemajuan desa wisata,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Hatta juga mengapresiasi keindahan panorama Desa Wanurejo yang menawarkan pemandangan megah Candi Borobudur dari ketinggian. “Saya kira balkon di sini menarik banget. Dari sini bisa melihat Borobudur dengan sangat indah. Ini aset luar biasa untuk Jawa Tengah,” tuturnya.

    Kunjungan kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI ini merupakan bagian dari upaya DPR untuk mendorong penataan dan penguatan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Melalui kegiatan ini, Komisi VII DPR RI berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan potensi wisata di tingkat desa, guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Program Hapus Tagih UMKM Masih Lambat, Komisi XI Dorong OJK Percepat Realisasi

    10 November 2025

    Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi/Ist

    10 November 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Program Hapus Tagih UMKM Masih Lambat, Komisi XI Dorong OJK Percepat Realisasi

    10 November 20250

    Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi/Ist

    10 November 20250

    Komisi XI Dorong Perbankan Lebih Aktif Jemput UMKM Bantu Akses Pembiayaan

    10 November 20250

    Pendampingan Berkelanjutan Kunci Pelaku UMKM Berkembang dan Berdaya Saing Tinggi

    9 November 20250

    OJK dan Pemda Perlu Bangun Data Tunggal UMKM untuk Percepat Pembiayaan

    9 November 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?