Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Robert J. Kardinal: Masyarakat Transmigran di Raja Ampat Butuh Dukungan Pertanian dan Peternakan
    DPR

    Robert J. Kardinal: Masyarakat Transmigran di Raja Ampat Butuh Dukungan Pertanian dan Peternakan

    redaksiBy redaksi2 November 202512 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal menyebut Pulau Salawati sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan program transmigrasi yang dijalankan pemerintah sejak era Presiden Soeharto. Hal itu disampaikannya usai Kunjungan Kerja Reses hari kedua Komisi IV DPR RI di Distrik Salawati Utara, Kampung Kalobo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025).

    Menurut Robert, di wilayah tersebut terdapat dua satuan pemukiman transmigrasi yang dibangun antara tahun 1981–1983. Para transmigran, yang datang dari berbagai daerah di Jawa, kini hidup berdampingan dengan masyarakat asli Papua dalam suasana harmonis dan saling mendukung pembangunan daerah.

    “Ini satu kerinduan saya, membawa teman-teman Komisi IV datang ke Pulau Salawati. Di sini ada tujuh kampung, dan dua di antaranya merupakan pemukiman transmigrasi sejak awal 1980-an. Mereka hidup rukun bersama masyarakat asli Papua, membangun bersama, dan menunjukkan betapa aman tanah Papua ini,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

    Ia menilai program transmigrasi merupakan salah satu warisan pembangunan yang patut diapresiasi. Bahkan, masyarakat setempat menyampaikan aspirasi agar Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan nasional karena dianggap sebagai tokoh pembangunan yang berjasa besar dalam membangun Papua melalui program transmigrasi.

    “Banyak warga menyampaikan aspirasi agar Pak Harto diberi gelar pahlawan nasional. Mereka menilai beliau pahlawan pembangunan, karena tanpa program transmigrasi, mungkin Papua tidak berkembang seperti sekarang,” ungkapnya.

    Robert juga menjelaskan bahwa kini tugas pemerintah adalah melanjutkan keberhasilan tersebut dengan memperkuat kesejahteraan transmigran, khususnya melalui dukungan sektor pertanian dan peternakan. Masyarakat di Pulau Salawati, kata Robert, masih membutuhkan benih, pupuk, alat pertanian, alat perikanan, dan bantuan pengembangan peternakan agar produktivitas mereka meningkat.

    “Kita bantu supaya mereka bisa lebih sejahtera. Mereka butuh benih, pupuk, alat pertanian, alat perikanan, bahkan bantuan ternak seperti sapi. Semangat mereka luar biasa,” kata Robert.

    Ia juga menyoroti masih kurangnya penyuluh pertanian dan dokter hewan di wilayah tersebut. Menurutnya, pendampingan teknis sangat penting agar masyarakat mampu mengelola ternak dan lahan pertanian secara lebih produktif dan berkelanjutan.

    “Selama ini mereka memelihara sapi secara alami, jadi pertumbuhannya lambat. Perlu penyuluh yang aktif di lapangan agar hasilnya lebih baik. Soal dokter hewan, tadi sudah kami sampaikan langsung kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang turut hadir, agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

    Robert menegaskan, meski tidak semua aspirasi dapat dipenuhi sekaligus, Komisi IV DPR RI akan memperjuangkan agar sebagian besar kebutuhan masyarakat di Pulau Salawati bisa segera direalisasikan.

    “Mungkin belum bisa 100 persen, tapi saya yakin lebih dari separuh permintaan masyarakat bisa kita wujudkan,” pungkasnya.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 2026

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 20260

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 20260

    Soedeson Tandra Minta APH Bedah Kejanggalan Bukti Medis Kasus Kematian di Lombok

    26 Februari 20260

    Pemulihan Pascabencana Banjir Sumut Harus Didukung Data Valid

    25 Februari 20260

    Edy Wuryanto Dorong THR Diberikan H-14 untuk Dongkrak Ekonomi

    25 Februari 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?