Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya peran Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (TA AKD) untuk meningkatkan kualitas kerja DPR RI. Dirinya menekankan bahwa TA AKD bukan sekadar pendamping teknis, tetapi bagian integral dari sistem pendukung yang menentukan keberhasilan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.
Perlu diketahui, salah satu perubahan signifikan dalam orientasi TA AKD tahun 2025 adalah pemisahan antara orientasi TA AKD dan Staf Administrasi Anggota (SAA). Langkah ini diambil guna memastikan materi pembahasan dewan dalam setiap agenda bisa disampaikan lebih fokus dan relevan sesuai dengan tugas masing-masing.
Di sisi lain, Indra menekankan pentingnya kualitas dibanding kuantitas dari TA AKD DPR RI. Dengan minimal 10 tenaga ahli di setiap AKD—bahkan 15 untuk Badan Legislasi— dirinya menegaskan bahwa jumlah besar tanpa peningkatan kompetensi tidak akan membawa dampak signifikan. Apalagi, dengan tantangan yang semakin kompleks di era digital sekaligus semakin meningkatnya tuntutan transparansi, TA AKD, sebutnya, memiliki tanggung jawab besar untuk terus memperbarui wawasan dan keterampilan mereka.
“Dalam dunia yang semakin kompetitif dan penuh disrupsi, kualitas menjadi pembeda utama antara yang biasa-biasa saja dan yang luar biasa,” ujar Indra saat membuka agenda Orientasi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan Masa Keanggotaan 2024-2029 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2024).
Tidak hanya itu saja, Indra mengingatkan pentingnya kolaborasi TA AKD dengan Badan Keahlian DPR RI (BKD) dan pemanfaatan media informasi resmi DPR RI —seperti TV dan Radio Parlemen, media sosial, serta website. Baginya, kolaborasi ini menjadi kunci untuk memberikan dukungan substansial berkualitas kepada para anggota dewan.
Menyongsong konsep parlemen modern, DPR RI berkomitmen untuk terus menerus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, ungkapnya, TA AKD diharapkan mampu menjadi jembatan antara parlemen dan publik.
TA AKD sebagai Agen Perubahan
Lebih dari sekadar memberikan analisis dan kajian, Indra mendorong TA AKD untuk menjadi agen perubahan dalam parlemen. Artinya, jelasnya, setiap TA AKD harus aktif menyebarkan informasi positif tentang kinerja DPR RI kepada masyarakat serta menjadi motor penggerak perubahan di DPR RI.
Oleh karena itu, ia ingin orientasi ini menjadi awal yang solid bagi tenaga ahli untuk memberikan kontribusi nyata dalam membangun parlemen yang lebih modern, transparan, dan berkualitas.
“Jadilah agen perubahan yang mampu menyampaikan hal-hal positif yang terjadi di DPR dan berbagai kerja yang telah dilakukan oleh DPR kepada masyarakat luas,” tandasnya.