Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Pemda Berperan Penting dalam Tata Kelola dan Kelancaran Distribusi Gas LPG 3 Kg
    DPR

    Pemda Berperan Penting dalam Tata Kelola dan Kelancaran Distribusi Gas LPG 3 Kg

    redaksiBy redaksi10 Februari 202541 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan menilai Pemerintah daerah (Pemda) memegang peranan penting dalam tata kelola dan kelancaran proses distribusi gas (LPG) 3 Kg. Karena itu, ia mendorong agar Pemda untuk proaktif dalam mengkoordinasikan agen dan distributor di wilayahnya masing-masing.

    “Termasuk memastikan ketersediaan stok dan harga. Selain agar mencegah penimbunan dan kelangkaan yang merugikan masyarakat,” ujar Irawan dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Oleh karena itu, pihaknya berharap ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, agen, dan distributor. Sehingga, Pemda ikut berperan dan membantu agar data masyarakat penerima dan pengguna LPG 3 merupakan data yang terbaru (update) dan akurat. Sekaligus ikut aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan LPG 3 kg yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat yang berhak saja. Sehingga tidak ada penyalahgunaan di dalamnya.

    Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini yakin jika transformasi kebijakan energi dan subsidi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menghasilkan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Serta lebih memudahkan akses dan harga yang lebih murah karena ke depan subsidi yang dikeluarkan oleh negara tepat sasaran.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?