Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti menilai bencana yang terus berulang di akhir tahun, sebenarnya dapat diantisipasi jauh-jauh hari. Sebab, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki irisan kerja dengan Kementerian PUPR, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Terlebih bencana yang ada di Jawa Tengah memiliki irisan kewenangan dengan BBWS Pemali Juana, yang merupakan pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bertugas mengelola sumber daya air di Wilayah Sungai (WS) Jratunseluna.
“Di mana penanganan dari sungai, anak Sungai, yang melintasi antarkota dan kabupaten dalam satu provinsi ini kebijakannya ada di BBWS. Sedangkan untuk aspek kebencanaannya jika tidak ditangani secara komprehensif maka yang terjadi adalah pengulangan dan kerugian material dan immaterial,” ujar Haeny kepada medpolindo.com saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VIII ke Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Karena itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mendorong adanya pembentukan peta mitigasi bencana, khususnya tentang hidrometeorologi. Ia menyebutkan, pembentukan peta bencana tersebut harus melibatkan antar-dua kementerian koordinator. “Saya ulangi, jikq tidak ditangani seperti itu akan ditangani secara sporadis,” tegasnya.
Di sisi lain, wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur IX ini menyoroti kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurutnya, peringatan bencana dari BMKG perlu ditingkatkan, terlebih untuk menjadi kebijakan dan kehidupan sehari-hari.
“Saya lihat di Jepang itu sudah tegak lurus dengan antisipasi sehari-hari. Jadi sinergisitas itu yang tidak hanya bisa diselesaikan oleh kementerian-kementerian tertentu secara komprehensif dan sinergis,” tutupnya.