Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian sebagai Pimpinan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI mengungkapkan pasca dilahirkannya tiga provinsi baru dari Provinsi Papua, Provinsi Papua diharapkan dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya.
“Kami berharap, Provinsi Papua (provinsi induk) dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam bidang pendidikan, harapannya adalah pemerataan akses, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai,” katanya dalam pertemuan di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Senin (9/12/2024).
Dalam bidang pemuda dan olahraga, kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini, Provinsi Papua diharapkan dapat mengembangkan potensi generasi muda melalui pembinaan atlet berbakat, pembangunan sarana olahraga yang memadai, dan penyelenggaraan program yang mendorong kreativitas serta semangat kompetitif. “Selain itu, pelibatan pemuda dalam kegiatan pembangunan dan kewirausahaan juga diharapkan dapat menciptakan generasi yang produktif dan mandiri,” sambungnya.
Sementara itu, dalam bidang literasi, lanjut Hetifah, Provinsi Papua diharapkan ada peningkatan akses terhadap bahan bacaan, penguatan budaya membaca, dan penyelenggaraan program literasi digital. Pembangunan perpustakaan, pelatihan literasi, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal juga penting untuk membangun masyarakat Papua yang melek informasi dan berdaya saing.
Legislator Dapil Kalimantan Timur ini secara umum menyebutkan Provinsi Papua diharapkan dapat lebih fokus pada sembilan kabupaten/kota yang ada saat ini dengan jumlah pendudukan sekitar 1.093.447 jiwa.
“Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami ingin mendengar langsung berupa data dan informasi aktual di bidang pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, kebudayaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, riset, dan inovasi serta statistik di Provinsi Papua. Kami juga ingin mendapat masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI,” pungkasnya.