Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Rokhmat Ardiyan Minta Pemerintah Tegas Atasi Dampak Lingkungan Akibat Tambang
    DPR

    Rokhmat Ardiyan Minta Pemerintah Tegas Atasi Dampak Lingkungan Akibat Tambang

    redaksiBy redaksi7 Desember 202411 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan./Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menyoroti kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerusakan alam. Menurutnya perlu ketegasan pemerintah untuk mengatasi dampak lingkungan akibat perusahaan-perusahaan pertambangan yang dalam praktiknya menimbulkan kerusakan alam.

    “Saya sangat prihatin kondisi seperti ini, Pak Prabowo sangat mencintai lingkungan agar alam semesta ini kita jaga, kita rawat. Jangan sampai hadirnya perusahaan ini malah merusak alam dan menyakiti masyarakat. Lebih baik diberikan punishment hukuman ya,” kata Rokhmat dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

    Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun mendorong BUMN Pertambangan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yakni tak hanya menyumbangkan pendapatan negara melalui pertambangan, tetapi juga bertugas menjaga kelestarian alam.

    “Jadi dari Komisi XII mendukung mendorong agar BUMN kita terus menjalankan tugas-tugasnya dengan baik terhadap pelestarian alam, dan tentunya menjadi perusahaan yang bisa menyumbangkan pendapatan negara,” harapnya.

    Sebagai informasi, baru-baru ini KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menghentikan operasional 2 perusahaan tambang di Morowali Utara. Penghentian tersebut dilakukan setelah KKP menemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut.

    DPR RI Indonesia Rokhmat Ardiyan
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?