Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan pentingnya reformasi manajemen internal PT Timah untuk menutup celah kebocoran, mencegah tindak korupsi, dan memaksimalkan kontribusi perusahaan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Anggota BAKN DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, menyampaikan bahwa reformasi tata kelola, termasuk perbaikan SOP dan manajemen risiko, merupakan langkah mendesak yang harus segera dilakukan demi meningkatkan efisiensi dan transparansi perusahaan. Pernyataan ini disampaikan Mekeng usai Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI ke PT Timah di Tanjung Pinang, Bangka Belitung, Senin (2/12/2024).
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI menunjukkan sejumlah permasalahan signifikan di PT Timah, termasuk kehilangan potensi produksi bijih timah sebesar 7.881,99 metrik ton yang setara dengan nilai Rp1,47 triliun akibat pengoperasian kapal keruk dan kapal isap yang tidak optimal. Selain itu, pengendalian dana kegiatan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) senilai Rp3,57 triliun pada tahun 2018 juga dinilai lemah, menambah risiko penyalahgunaan dana yang dapat mengancam transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
Mekeng menekankan bahwa kinerja PNBP, khususnya dari sektor Sumber Daya Alam (SDA), sangat bergantung pada tata kelola perusahaan. Kehilangan potensi produksi atau kebocoran dana dapat berdampak besar pada penerimaan negara.
Oleh karena itu, pembenahan di semua aspek operasional dan penganggaran PT Timah menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PNBP. Ia juga meminta dukungan penuh dari PT Timah terhadap program anti-korupsi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, serta mendorong seluruh karyawan perusahaan untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi, termasuk melaporkan indikasi pelanggaran.
Gerakan anti-korupsi, menurut Mekeng, harus menjadi budaya yang melekat di internal PT Timah. Penyempurnaan SOP dan penguatan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam memastikan operasional perusahaan berjalan lebih efisien dan transparan. Mekeng menambahkan bahwa kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani secara hukum harus menjadi pembelajaran untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Sebagai salah satu BUMN yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PNBP, PT Timah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan dari SDA, terutama melalui reformasi manajemen dan inovasi. Pendapatan usaha PT Timah pada tahun 2018 mencapai Rp11,05 triliun, meningkat 19,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kasus kehilangan potensi produksi dan penyalahgunaan anggaran menunjukkan perlunya perbaikan mendalam agar perusahaan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi negara.
Mekeng juga menyoroti peran strategis PT Timah dalam mendukung hilirisasi dan industri nasional. Reformasi manajemen dan inovasi dinilai sangat diperlukan agar potensi perusahaan dapat dimaksimalkan. BAKN berkomitmen memberikan rekomendasi strategis untuk memastikan tata kelola yang lebih baik di PT Timah, termasuk penguatan manajemen risiko, pengendalian anggaran, inovasi operasional, dan diversifikasi pendapatan.
Ia menyampaikan harapan agar reformasi ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan saat ini, tetapi juga menjadikan PT Timah sebagai model BUMN yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, PT Timah diharapkan dapat terus mendukung pembangunan ekonomi nasional secara optimal.