Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang rapat Banggar DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, yang menyampaikan pentingnya kepastian anggaran bagi kementerian koordinator (kemenko) baru agar dapat menjalankan program kerja dengan optimal.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas berat para menko dalam membantu presiden mensinkronkan, mengoordinasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan di bidangnya masing-masing perlu segera dilaksanakan. Untuk itu, kepastian anggaran menjadi sangat penting,” ujar Said dalam pembukaan rapat.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa Banggar DPR RI mendukung sepenuhnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan diajukan para menko. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah, terutama program 100 hari atau quick win yang telah dicanangkan oleh Presiden RI.
“Dukungan anggaran ini bertujuan agar target pembangunan jangka pendek seperti pemberian makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional di daerah serta desa dapat segera terealisasi,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, tujuh menteri koordinator hadir untuk memaparkan anggaran serta program prioritas masing-masing. Dalam rapat itu juga, Banggar juga meninjau kembali alokasi anggaran kementerian koordinator pada tahun sebelumnya:
- Kemenko Polkam: Rp 268,28 miliar
- Kemenko Kumham-Imipas: Rp 9,03 miliar
- Kemenko Perekonomian: Rp 459,76 miliar
- Kemenko PMK: Rp 345,5 miliar
- Kemenko IPK: Rp 230 miliar
- Kemenko PM: Rp 139,73 miliar
- Kemenko Pangan: Rp 44,09 miliar
Banggar DPR berharap pembahasan anggaran kali ini dapat menghasilkan keputusan strategis untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah secara efektif.