Wacana mengenai pembentukan matra keempat di tubuh TNI dalam keamanan siber kembali mengemuka dalam rapat Komisi I DPR RI. Meski diakui mendukung pembentukan matra siber tersebut, akan tetapi Komisi I DPR melalui Wakil Ketua Komisi I Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengingatkan sudah sejauh mana keselarasan antara political will dengan budgetary will TNI sebelum lebih jauh melangkah.
Hal itu ditegaskan Dave saat menyampaikan pendapat dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Panglima TNI beserta KASAD yang diwakili WAKASAD, KASAL dan KASAU yang digelar di ruang rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Diingatkan Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, Matra Siber nantinya jangan bernasib sama seperti BSSN yang dinilainya selama beberapa tahun belakangan ini seperti ‘macan ompong’. Meski mempunyai banyak jumlah personel lengkap dengan seragam tanda-tanda jasa bintang, akan tetapi masih ditemukan adanya kebocoran data.
“Setiap minggu itu ada satu institusi bahkan yang hebat seperti BAIS dan BIN pun juga kebobolan datanya, belum lagi di kepolisian. Saya sempat diperlihatkan data-data sampai data-data Polres pun juga data-data kasus yang sedang berjalan juga dapat mudah di-hack oleh hacker, jadi kelemahannya itu sangat jelas,” tandas Dave.
Terkait hal itu, Dave mewanti-wanti jika nantinya betul TNI membentuk matra keempat di tubuh TNI atau Matra Siber tersebut wajib disertai dengan otoritas yang jelas dan anggaran yang memadai. Sehingga dengan demikian, Matra Siber diharapkan Dave nantinya tidak berakhir menjadi momok lelucon bagi hacker belaka.
Menanggapi hal itu, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat diwawancarai awak media usai rapat dengan Komisi I DPR menyatakan meski usulan Matra Siber TNI menjadi atensi Kemenhan. Namun demikian Menhan menilai wacana pembentukan angkatan siber sebagai matra keempat di tubuh TNI wajib dilihat secara proporsional.