Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Soroti Pilgub Jatim, Rikwanto Ingatkan APH Harus Netral Jelang Pilkada 2024
    DPR

    Soroti Pilgub Jatim, Rikwanto Ingatkan APH Harus Netral Jelang Pilkada 2024

    redaksiBy redaksi23 November 202432 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan keamanan para aparat penegak hukum (APH) selama pelaksanaan pilkada, khususnya di Jawa Timur. Ia pun telah memberikan arahan tegas kepada jajaran Polda Jatim untuk menjalankan tugas secara profesional, tanpa terlibat kepentingan politik.

    Demikian hal tersebut disampaikannya usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Markas Polda Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/11/2024).

    “Kami tekankan kepada Kapolda Jatim agar Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjaga netralitas. Sebagai institusi besar dengan lebih dari 400.000 anggota beserta keluarganya, potensi pengaruh politik memang ada, namun tugas utama Polri adalah memastikan keamanan dan kedamaian selama proses Pilkada berlangsung,” tutur Rikwanto kepada medpolindo.com.

    Berdasarkan hasil survei Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) yang telah dilakukan oleh Polda Jatim, ada tujuh daerah yang rawan potensi konflik.

    Kapolda Jatim Imam Sugianto, terangnya, menyambut baik arahan tersebut. Ia pun mengapresiasi usaha Polda Jatim yang berkomitmen penuh melaksanakan tugas dan fungsi demi menciptakan Pilkada yang damai dan bebas konflik. Ia menekankan kembali agar seluruh APH, termasuk Polri, tetap fokus pada fungsi keamanan tanpa terganggu oleh kepentingan lainnya.

    “Dengan langkah-langkah proaktif ini, publik diharapkan dapat menaruh kepercayaan pada upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan pilkada yang kondusif,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

    Sebagai informasi, Polda Jawa Timur telah memetakan daerah rawan konflik pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Berdasarkan hasil survei Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) yang telah dilakukan oleh Polda Jatim, ada tujuh daerah yang rawan potensi konflik.

    Di antaranya, Kabupaten Sampang dengan skor IPKP tertinggi 10,64; Situbondo dengan skor IPKP 10,12; Lumajang dengan skor 10,5; Bangkalan skor 9,96; Pamekasan 9,88; Lamongan 9,74; dan Sumenep dengan skor terendah 9,7.

    Maka dari itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Agus Subiyanto meninjau berbagai kesiapan rangkaian pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Jawa Timur pada Selasa (19/11/2024) lalu. Kedua pejabat tertinggi bidang keamanan dan ketahanan itu secara langsung memastikan personel yang nanti akan diturunkan ke TPS di seluruh Jawa Timur.

    Usaha ini merupakan ikhtiar dari seluruh persiapan rangkaian pengamanan Operasi Mantap Praja. Masing-masing pimpinan menekankan semangat persatuan dan kesatuan dalam menjalankan tugas pengamanan pilkada supaya semangat tersebut dapat ditularkan kepada masyarakat.

    Aparat Penegak Hukum (APH) DPR RI Indonesia IPKP
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Anak Penjual Nasi Goreng Dikeroyok 30 Orang, Abduh Pertanyakan Penegakan Hukum Kasus Arnendo

    5 Maret 2026

    Perkuat Hubungan Dagang, BKSAP Dorong Kebijakan Bebas Visa Indonesia dan Mongolia

    5 Maret 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    PT TASPEN, THR Pensiun 2026 Pecah Rekor

    6 Maret 20260

    Anak Penjual Nasi Goreng Dikeroyok 30 Orang, Abduh Pertanyakan Penegakan Hukum Kasus Arnendo

    5 Maret 20260

    Perkuat Hubungan Dagang, BKSAP Dorong Kebijakan Bebas Visa Indonesia dan Mongolia

    5 Maret 20260

    Komitmen Komisi III Perkuat Penegakan Hukum yang Adil dan Berorientasi Perlindungan Masyarakat

    5 Maret 20260

    Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR Pastikan Perlindungan Pengguna Telekomunikasi

    4 Maret 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?