Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Komisi IV Dorong Kebijakan Pemerintah Produksi Sapi Lokal, Dukung Program Nasional Susu Gratis
    DPR

    Komisi IV Dorong Kebijakan Pemerintah Produksi Sapi Lokal, Dukung Program Nasional Susu Gratis

    redaksiBy redaksi23 November 202432 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto/Int
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan strategis dalam meningkatkan produksi susu sapi perah dalam negeri. Menurut Panggah, kebijakan ini penting untuk mendukung program nasional seperti pemberian susu gratis kepada anak-anak.

    “Pemerintah harus berpikir keras untuk kebijakan-kebijakan terkait peningkatan produksi susu dalam negeri yang dulu pernah diterapkan (di zaman Soeharto) yaitu kebijakan wajib serap susu. Tapi waktu itu IMF tidak memperbolehkan, sekarang harus cari kebijakan yang bisa menstimulasi berkembangan susu sapi perah,” ujar Panggah saat wawancara kepada medpolindo.com usai Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IV DPR RI ke KPSBU Lembang, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

    Panggah menyoroti pentingnya strategi dan regulasi yang tepat untuk menghadapi tantangan global. Salah satu tantangan utama adalah dominasi impor susu, khususnya skim milk. Harganya relatif murah karena kelebihan produksi di negara-negara seperti Selandia Baru. “Strategi dan aturannya, dua hal itu yang harus dipikirkan pemerintah. Susu impor yang sebagian besar adalah skim milk, memang relatif murah. Dikarenakan kelebihan produksi di negara-negara yang memproduksi susu, seperti Selandia Baru,” jelas Anggota Fraksi Partai Golkar ini.

    Panggah menambahkan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan masa lalu. Jika dulu masih memungkinkan untuk menerapkan kebijakan seperti bea masuk, kini hal tersebut sulit dilakukan akibat adanya perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement). Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari pendekatan baru yang sesuai dengan situasi saat ini. “Kalau dulu, masih bisa bikin aturan misalnya bea masuk. Tapi dengan adanya free trade agreement, jadi sudah nggak bisa lagi ngotak-atik soal tarif (bea masuk),” tambah Legislator Dapil Jateng VI.

    Panggah juga menekankan pentingnya kesadaran bersama, khususnya di kalangan industri, untuk mendukung produksi susu lokal. Jika industri tidak sejalan dengan upaya peningkatan produksi dalam negeri, hal ini dapat berdampak negatif pada devisa negara. “Yang kedua, wajib serap mestinya menjadi kesadaran bersama. Kalau kemudian industri tidak seiring sejalan dengan produksi lokal, lama-lama kita jadi menguras devisa,” tegasnya.

    Menurut Panggah, perhatian terhadap sektor susu dalam negeri sangat penting karena susu merupakan bagian dari program prioritas pemerintah. Selain makan siang gratis bagi anak-anak, susu juga menjadi program utama untuk mendukung gizi dan kesehatan generasi muda. “Ini harus diperhatikan bersama, padahal susu menjadi program utama pemerintah. selain makan siang gratis bagi anak-anak, susu juga bagian dari program pemerintah.” tutupnya.

    DPR RI Indonesia Panggah Susanto
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    BKSAP Dorong Solusi Damai atas Konflik Thailand–Kamboja

    25 Juli 2025

    Perlindungan Data Pribadi WNI Harus Jadi Prioritas dalam Kerja Sama Dagang

    25 Juli 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    BKSAP Dorong Solusi Damai atas Konflik Thailand–Kamboja

    25 Juli 20250

    Perlindungan Data Pribadi WNI Harus Jadi Prioritas dalam Kerja Sama Dagang

    25 Juli 20250

    Timwas Haji Sampaikan Tiga Rekomendasi, Sinkronisasi Data hingga Pembentukan Pansus

    25 Juli 20250

    Habiburokhman: RUU KUHAP Akan Perkuat, Bukan Melemahkan KPK

    24 Juli 20250

    Soal Beras Oplosan, Puan: Jangan Biarkan Konsumen dan Pedagang Kecil Jadi Korban

    24 Juli 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?