Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » BKSAP dan FES Bahas Nota Kerja Sama Baru, Isu Jaminan Sosial Jadi Sorotan
    DPR

    BKSAP dan FES Bahas Nota Kerja Sama Baru, Isu Jaminan Sosial Jadi Sorotan

    redaksiBy redaksi20 November 202452 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, mengadakan pertemuan dengan Mirco Günther, Kepala Departemen Asia-Pasifik Friedrich Ebert Stiftung (FES) Berlin, pada Rabu (20/11/2024). Pertemuan ini membahas berbagai aspek kerja sama bilateral, termasuk isu jaminan sosial.

    “Dengan populasi kita saat ini yang sedang mengalami bonus demografi, namun beberapa tahun mendatang diprediksi akan ada pergeseran di mana populasi lansia lebih banyak dari populasi produktif, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan keberlanjutan program jaminan sosial? Ini yang kami perhatikan dan bahas bersama, termasuk dalam kolaborasi dan MoU yang sedang disusun,” ungkap Ravindra.

    Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, FES menawarkan dukungan di tiga bidang utama. Pertama, pelatihan bagi staf dan tenaga pendukung BKSAP untuk memperluas perspektif tentang isu-isu seperti jaminan sosial dan transisi energi.

    Kedua, FES akan mendukung penguatan kapasitas BKSAP dalam konteks presidensi Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC). Ketiga, kerja sama ini juga mencakup pertukaran pengalaman antarparlemen, termasuk kunjungan kerja bersama, berbagi data, dan solusi terkait isu sosial, salah satunya jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan.

    “Ada rencana pertukaran pengalaman dengan anggota parlemen atau DPR untuk melakukan kunjungan bersama. Di sana, akan ada capacity building, berbagi data, dan solusi, termasuk bagaimana Jerman menangani isu-isu tertentu, salah satunya jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan di Indonesia,” jelas Ravindra.

    Ia juga menyampaikan bahwa kerja sama antara BKSAP dan FES telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu dan berjalan dengan baik. MoU sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Maret 2025, namun kedua pihak berkomitmen untuk melanjutkannya.

    “Kerja sama ini sudah berjalan dengan baik, dan kami berniat untuk melanjutkannya. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang nyata,” tambah politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

    FES adalah yayasan politik tertua di Jerman yang didirikan pada 1925 dan membuka kantor perwakilan di Indonesia sejak 1968. Secara internasional, FES fokus pada peningkatan dialog untuk menciptakan pemahaman bersama dan pembangunan damai, dengan prinsip utama mencakup keadilan sosial dalam politik, ekonomi, dan masyarakat.

    Di Indonesia, FES aktif mendukung reformasi jaminan sosial, pengembangan negara kesejahteraan, serta pembangunan sosial-ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

    BKSAP DPR RI Indonesia SEAPAC
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?