Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa Baleg periode 2024-2029 memiliki semangat tinggi dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Baleg berkomitmen menyusun daftar prolegnas yang dapat dijalankan secara efektif.
“Kami ingin menyusun daftar rancangan undang-undang yang realistis untuk diselesaikan, baik per tahun maupun selama lima tahun ini. Oleh karena itu, saya tadi mengusulkan, sebelum masuk ke rapat panitia kerja (panja), setelah menerima usulan dari pemerintah, perlu dilakukan rapat pleno secara lengkap,” ujar Doli dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta DPD RI. Rapat ini membahas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Senin (18/11/2024).
Dalam rapat tersebut, Doli menjelaskan bahwa Baleg menerima 14 undang-undang yang perlu ditinjau ulang. Selain itu, pemerintah mengusulkan delapan undang-undang untuk menjadi prioritas tahun 2025, serta 42 usulan prolegnas jangka menengah 2024-2029. Beberapa di antaranya merupakan rancangan undang-undang baru yang belum pernah dibahas di komisi-komisi maupun fraksi.
Untuk memastikan penyusunan prolegnas berjalan efektif, Doli menekankan pentingnya mengadakan rapat pleno sebelum membahasnya dalam panja.
“Dengan begitu, kita tidak sekadar mendapatkan daftar prolegnas yang hanya merupakan kompilasi dari usulan masing-masing komisi atau fraksi,” tutup politisi Fraksi Golkar ini.