DPR RI mengesahkan revisi undang-undang (RUU) atas perubahan UU No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pengesahan tersebut melalui rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memimpin jalannya rapat paripurna tentang pengesahan RUU DKJ yang telah disahkan sebelumnya di tingkat I di Badan Legislasi DPR RI. Turut mendampingi Wakil Ketua yang lain, yaitu Saan Mustopa hingga Cucun Ahmad Syamsurijal.
Adies meminta persetujuan dari anggota DPR RI terkait Revisi UU Daerah Khusus Jakarta. Anggota sepakat dengan keputusan Baleg DPR RI.
“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?” ujar Adies di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
“Setuju,” jawab anggota dewan yang lain secara serentak.
Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menyampaikan laporan rapat kerja pihaknya dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berlangsung Senin (18/11). Dikatakan seluruh fraksi di DPR RI menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna.
Adapun empat pasal pada RUU DKJ mengatur tentang perubahan nomenklatur DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta pada anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilantik pada Pemilu 2024. Sementara satu pasal lainnya menyangkut nomenklatur gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta pada Pilkada serentak 27 November 2024.