Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Aksi Peternak Buang-Buang Susu, Pemerintah Harus Berpihak kepada Petani Lokal
    DPR

    Aksi Peternak Buang-Buang Susu, Pemerintah Harus Berpihak kepada Petani Lokal

    redaksiBy redaksi15 November 2024123 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi IV DPR RI Riyono/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Menanggapi maraknya isu pembuangan susu hasil peternakan lokal, Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengajak perhatian publik dan pemerintah terhadap nasib para peternak lokal di seluruh Indonesia. Riyono menyampaikan keprihatinan atas kondisi peternak lokal yang merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat kecil, namun menghadapi berbagai tantangan berat dalam industri peternakan susu.

    “Peternak lokal kita, yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, menghadapi persaingan yang cukup keras dalam menghasilkan susu berkualitas. Mulai dari tantangan dalam budidaya hingga harga pakan yang semakin mahal, mereka butuh dukungan konkret agar tetap dapat bertahan dan berdaya saing,” ujar Riyono kepada medpolindo.com di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IV DPR RI, ke Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/11/2024).

    Aleg asal Jawa Timur ini menegaskan bahwa dukungan negara untuk peternak lokal tidak hanya soal kesejahteraan individu, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk membangkitkan ekonomi nasional yang berakar dari desa-desa. Politisi Fraksi PKS ini menyatakan bahwa langkah mendukung peternak susu lokal melalui kebijakan penyerapkan produk susu domestik menjadi kebutuhan yang mendesak. 

    “Salah satu cara untuk membantu mereka adalah dengan menjadikan hasil produksi susu lokal sebagai bagian dari program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah. Langkah ini tidak hanya mendukung peternak lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor susu dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional,” ujar Riyono.

    Menurut Riyono, keberpihakan negara kepada peternak susu lokal akan menjadi simbol kuat bahwa pemerintah hadir dalam melindungi para pelaku usaha di pedesaan, yang hasil kerja keras mereka tidak hanya menopang ekonomi rumah tangga, tetapi juga ikut menjaga ketahanan ekonomi nasional.

    Riyono juga berharap agar program makan bergizi gratis di lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat dapat melibatkan lebih banyak produk susu dari peternak lokal. Kebijakan ini, lanjutnya, tidak hanya memberi manfaat bagi peternak, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.

    “Melalui kebijakan ini, kita bisa bersama-sama membangun kesejahteraan masyarakat, mulai dari kandang-kandang peternakan di pelosok desa hingga sampai ke istana, sehingga kita benar-benar memiliki program yang tidak hanya bergizi, tetapi juga berpihak pada kepentingan nasional,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, mengutip laman resmi Kementerian Pertanian, kebutuhan susu industri di RI pada 2023 mencapai 4,3 juta hingga 4,4 juta ton. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi susu sapi Indonesia pada periode yang sama mencapai 837.223 ton atau kurang dari 20 persen dari total kebutuhan. 

    Sementara itu, yang menjadi masalah pada industri susu sapi nasional ialah produktivitas yang masih sedikit yakni hanya 8 sampai 12 liter per ekor per harinya. Jumlah ini tertinggal cukup jauh dibandingkan negara lain seperti Selandia Baru dan Australia yang rata-rata memproduksi 25 liter susu sapi per ekor per hari.

    Anggota Komisi IV DPR RI Riyono DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?