Pemerintah diminta untuk segera menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dengan baik. Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, menyarankan agar fokus utama adalah kelancaran ibadah haji, bukan pada perdebatan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya.
“Masalah siapa yang harus menyelenggarakan ibadah haji, apakah Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) atau Kementerian Agama, sebaiknya tidak menjadi fokus utama saat ini. Kita seharusnya tidak membuang waktu pada hal tersebut,” ujar Pasha setelah mengikuti pertemuan Komisi VIII DPR dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/11/2024).
Menurut Pasha, pemerintah harus lebih fokus mempersiapkan segala hal terkait penyelenggaraan haji, agar jemaah yang sudah masuk dalam daftar tunggu bisa segera berangkat ke Tanah Suci. Dia juga menanggapi wacana penambahan kuota pendamping haji, yang bisa mempengaruhi jumlah kuota jemaah haji secara keseluruhan.
“Kuota haji sudah dihitung dan diatur. Jika ada usulan untuk menambah kuota pendamping, hal itu akan mengurangi kuota jemaah haji. Ini perlu dibahas lebih lanjut, apakah benar-benar mendesak atau tidak. Kalau tidak terlalu urgennya, kita bisa menggunakan sistem yang sudah ada, yaitu satu pendamping untuk 135 jemaah haji,” jelasnya.
Pasha menekankan pentingnya untuk segera membuat persiapan matang, agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar dan semua calon jemaah bisa melaksanakan ibadah haji sesuai jadwal.