Ruang rapat Komisi VIII DPR RI penuh semangat ketika Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Agenda yang dibahas kali ini adalah pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2024, serta rencana tindak lanjut yang akan diambil oleh KPAI.
Marwan Dasopang memulai rapat dengan menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran KPAI. Hingga Oktober 2024, realisasi anggaran mencapai Rp10,5 miliar atau 73,64% dari total pagu sebesar Rp14,26 miliar. Meski sudah mencapai angka yang cukup signifikan, Komisi VIII mendorong KPAI untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran agar dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan efektif kepada anak-anak di Indonesia.
Dalam diskusi yang berlangsung intens, Komisi VIII mendesak KPAI untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat memastikan rekomendasi kebijakan yang dirumuskan dari hasil pengawasan benar-benar diimplementasikan. “Kita tidak ingin rekomendasi hanya menjadi sekadar dokumen, tetapi harus ada aksi nyata di lapangan,” tegas Marwan di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Marwan juga menggarisbawahi pentingnya langkah proaktif KPAI dalam menangani isu perlindungan anak. Tidak hanya bergantung pada pengaduan, KPAI diharapkan dapat lebih aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Selain itu, penggunaan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA) menjadi sorotan. “Efektivitas aplikasi ini harus ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi lebih aktif dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Rapat ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara KPAI dan Komisi VIII DPR RI. Dengan komunikasi yang lebih erat, diharapkan berbagai permasalahan perlindungan anak dapat ditangani secara lebih cepat dan efisien.
Di akhir rapat, Marwan mengapresiasi kerja keras KPAI, namun juga menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. “Anak-anak adalah masa depan bangsa. Perlindungan mereka adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Dengan komitmen kuat dari kedua belah pihak, harapan untuk perlindungan anak yang lebih baik di Indonesia semakin nyata. Agenda selanjutnya adalah memastikan semua rekomendasi yang dihasilkan dari rapat ini bisa terealisasi, demi masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia.