Dalam kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, menegaskan pentingnya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu upaya strategis untuk menambah pendapatan negara. Dalam pertemuan tersebut, ia bersama Anggota Tim BAKN menyoroti kontribusi PNBP dari sektor keimigrasian, yang mencakup penerbitan paspor, visa, serta izin tinggal bagi warga negara asing.
“PNBP merupakan sumber pendapatan terbesar kedua bagi negara setelah perpajakan. Melalui optimalisasi PNBP, kita dapat mengurangi ketergantungan pada utang dan membiayai belanja negara,” ungkapnya kepada medpolindo.com di Kantor Imigrasi Bali, Jumat (1/11/2024). Berdasarkan data, PNBP tahun 2023 mencapai Rp612,53 triliun, melampaui target APBN yang semula ditetapkan sebesar Rp515,80 triliun.
Dirjen Imigrasi berperan besar dalam kontribusi PNBP nasional. Pada tahun 2023, pendapatan dari lembaga ini tercatat mencapai Rp9,7 triliun, melebihi target awal yang hanya Rp4,2 triliun. Penerimaan dari layanan keimigrasian menjadi salah satu penyumbang terbesar, khususnya dari penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal.
Namun, di balik pencapaian tersebut, terdapat beberapa tantangan yang menjadi perhatian. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan PNBP di Direktorat Jenderal Imigrasi. Antara lain adalah layanan penjaminan keimigrasian yang belum sesuai ketentuan dan kebijakan visa yang perlu disesuaikan dengan undang-undang.
BAKN DPR RI pun melihat perlunya masukan dari pihak imigrasi untuk memperbaiki tata kelola PNBP agar penerimaan negara dapat lebih dioptimalkan. “Masukan dari Direktorat Jenderal Imigrasi sangat diperlukan untuk memperoleh informasi lengkap terkait tantangan pengelolaan PNBP ini,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Dengan upaya dan evaluasi yang berkesinambungan, ia berharap pengelolaan PNBP akan semakin baik sehingga dapat berkontribusi signifikan bagi APBN. Hal ini tidak hanya penting bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi bukti kesungguhan pemerintah dan DPR dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.