Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani menyatakan optimismenya terhadap program kerja ‘triple skilling’ yang dinilai bisa diimplementasikan dengan tepat guna dan tepat sasaran di bawah Menteri Ketenagakerjaan Yassriel. Sebab, program kerja ini telah disusun dengan basis pemetaan masalah yang matang sekaligus kebutuhan kompetensi yang diperlukan untuk masyarakat Indonesia.
Hal ini disampaikannya kepada medpolindo.com di sela-sela agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Ia pun berharap Kementerian Ketenagakerjaan di kabinet kali ini dapat memanusiakan SDM melalui kebijakan yang dilahirkan, tidak dipandang sebagai sekadar angka saja.
“Beliau (Menteri) sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, program (triple killing) ini berpotensi bisa diterapkan sesuai dengan target. Saya juga mengapresiasi bahwa Pak Menteri juga memahami pemberdayaan SDM harus optimal dan manusiawi. Ini harus kita apresiasi, ini jadi langkah awal beliau untuk masuk kementerian yang disodori banyak PR (pekerjaan rumah),” tutur Netty.
Sebagai informasi, ‘triple skilling’ adalah program pelatihan yang terdiri dari tiga komponen, yaitu skilling, upskilling, dan reskilling. Program yang memetakan tiga jenis target SDM berdasarkan kebutuhan kerja ini telah diterapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja sejak tahun 2019.
Program ini memiliki paket latihan kerja untuk keterampilan tertentu dengan persyaratan dan pembatasan jumlah peserta latihan per kelompok serta memiliki metode, pokok bahasan (kurikulum), dan subpokok bahasan (silabus) yang telah baku dan diselenggarakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. ‘Triple skilling’ diselenggarakan melalui melalui Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia di antaranya Medan, Serang, Bekasi, Bandung, dan Semarang.
Melalui arah pengembangan program Triple Skilling, pelatihan vokasi diharapkan terintegrasi dengan informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, dari sisi pekerja, peningkatan kompetensi bisa konsisten dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kompetensi pada masa kini maupun masa depan.
Tidak hanya itu saja, para pekerja diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya melalui Life-Long Learning dan peningkatan kemampuan (advanced skills) sehingga terciptanya pengakuan kompetensi di tempat kerja.
“Supaya program ini bisa terselenggara, Kemnaker juga harus menjalankan fungsi koordinasi supaya kebutuhan, kemampuan, dan lapangan kerja benar-benar bisa selaras. Perlu kita ketahui, baseline ketenagakerjaan adalah pendidikan. Kalau pendidikan ga diperbaiki, ya sama saja. Kasihan, menterinya nanti,” pungkas Politisi Fraksi PKS ini.