Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Reni Dorong Regulasi tentang Pemerataan Infrastruktur
    DPR

    Reni Dorong Regulasi tentang Pemerataan Infrastruktur

    redaksiBy redaksi24 Oktober 202431 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Baleg DPR RI Reni Astuti usai Rapat Pleno dengan Badan Keahlian DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI Senayan/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Badan Legislasi DPR RI kembali menggelar Rapat Pleno dengan Badan Keahlian DPR RI, usai pada Selasa (22/10) lalu, Rapat Paripurna menetapkan keanggotaan Baleg Periode 2024-2029. BK DPR merupakan support system Baleg dalam mekanisme pembentukan undang-undang.

    Anggota Baleg DPR RI Reni Astuti berharap ke depan, undang-undang yang dihasilkan oleh Baleg tidak menimbulkan banyak gugatan di masyarakat. Ia pun berharap setiap undang-undang yang dihasilkan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

    “Saya sebagai Anggota Baleg tentu berharap zero gugatan undang-undang, sehingga kemudian undang-undang yang dihasilkan itu memang bisa implementatif dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Reni kepada medpolindo.com, di Gedung Nusantara I, DPR RI< Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

    Sebagai anggota DPR RI baru, Reni yang juga menjadi Anggota Komisi V ini mengatakan akan fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata di Indonesia. Ia akan mendorong regulasi-regulasi yang mendorong pemerataan akses infrastruktur di seluruh Indonesia.

    “Saya berpikirnya adalah jangan sampai kemudian (terjadi) disparitas kualitas pembangunan infrastruktur di Indonesia ini (harus) lebih merata lagi, lebih bagus lagi mungkin secara umumnya seperti itu. Nanti undang-undang yang seperti apa saya masih akan terus melihat ya problem-problem infrastruktur di Indonesia ini seperti apa,” jelas Politisi PKS ini. 

    Badan Legislasi DPR RI Baleg DPR RI I Reni Astuti
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Perbatasan RI–Malaysia di Kaltara Dinilai Rawan, Umbu Kabunang: Garis Terdepan Harus Jadi Prioritas

    5 Februari 2026

    Ketergantungan Impor Masih Tinggi, Komisi VII Dorong Kemandirian Industri Susu Nasional

    5 Februari 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Perbatasan RI–Malaysia di Kaltara Dinilai Rawan, Umbu Kabunang: Garis Terdepan Harus Jadi Prioritas

    5 Februari 20260

    Edy Wuryanto Minta Penonaktifan PBI BPJS Jangan Putus Layanan Pasien Kronis

    5 Februari 20260

    Ketergantungan Impor Masih Tinggi, Komisi VII Dorong Kemandirian Industri Susu Nasional

    5 Februari 20260

    Kebersihan dan Keselamatan Harus Jadi Fondasi Pariwisata Nasional

    4 Februari 20260

    Komisi VIII Minta BPKH Jelaskan Tak Tercapainya Target 2025, Soroti Nilai Manfaat hingga Pengawasan Anak Usaha

    4 Februari 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?