Di tengah atmosfer politik yang terus bergerak dinamis, DPR RI kini tengah melakukan pembenahan internal. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Maka, tak mengherankan jika mereka kini berfokus pada penataan ulang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pemilihan mitra-mitra strategis untuk memperkuat peran pengawasannya.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menjelaskan bahwa hingga saat ini, DPR telah menetapkan 13 komisi yang akan berfungsi sebagai bagian dari AKD. Tak hanya itu, sebuah badan baru, Badan Aspirasi Rakyat, turut dibentuk untuk lebih menampung suara publik. Meskipun demikian, penetapan mitra dan anggota komisi masih dalam proses finalisasi, yang rencananya akan dibahas dalam rapat besar esok hari, pascapengumuman struktur kementerian oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Malam ini, begitu nomenklatur kementerian diumumkan secara resmi, maka DPR akan segera menindaklanjutinya dengan pembagian mitra kementerian dan lembaga pada tiap komisi, dari Komisi I hingga XIII,” ungkap Saan di sela-sela acara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Gedung DPR RI, Minggu (20/10/2024).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menjelaskan bahwa fraksi-fraksi di DPR masih menyusun nama-nama anggota yang akan ditempatkan di masing-masing komisi. Harapannya, penetapan ini bisa selesai pekan depan, sehingga memungkinkan DPR untuk segera bekerja lebih efektif bersama mitra-mitranya.
“Setiap fraksi tengah mengirimkan daftar nama anggota mereka yang akan bertugas di komisi-komisi, termasuk badan-badan dan pimpinan komisi,” katanya.
Dengan semangat baru, DPR berharap proses akselerasi ini dapat berjalan seiring dengan pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo. “Kami ingin kinerja DPR selaras dengan pemerintah, mencerminkan akselerasi yang sama, terutama dalam hal pengawasan dan pelayanan terhadap aspirasi masyarakat,” imbuh Saan.
Upaya DPR RI dalam memperbaiki struktur internal ini diharapkan mampu meningkatkan peran mereka sebagai pengawas utama pemerintahan, memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan kepentingan rakyat.