Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar agenda Uji Petik Beban Kerja Jabatan Fungsional Analis APBN di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Plt Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Rahmad Budiaji menekankan pihaknya berupaya melakukan penataan sekaligus pembinaan untuk jabatan fungsional Analis APBN supaya mampu beradaptasi di tengah tuntutan kerja yang dinamis.
“Kami berusaha mewujudkan pemerintahan yang dinamis, lincah, dan profesional serta percepatan transformasi manajemen ASN maka dari itu perlu ada penyesuaian tata kelola jabatan (Analis APBN),” tutur Aji, sapaan akrabnya.
Perlu diketahui, sejak terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Setjen DPR RI berusaha melakukan penyesuaian dengan melakukan evaluasi jabatan. Adanya kebijakan tersebut, kini jabatan analis APBN yang dibina dan semula berkedudukan Setjen DPR menjadi semi terbuka di Setjen DPD RI.
Selanjutnya, pada tahapan penyusunan Peraturan Menteri PAN-RB tentang Jabatan Fungsional Analis APBN, Setjen DPR menilai perlu menggelar uji petik beban kerja pelaksana berupa analisis substansi APBN dan akuntabilitas keuangan negara, pendampingan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan penyusunan sistem informasi APBN dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.
Dengan usaha ini, para fungsional Analis APBN bisa menggali pelaksanaan tugas fungsi untuk menguatkan kualitas penyusunan analisis substansi APBN dan akuntabilitas keuangan negara, pendampingan AKD, dan penyusunan sistem informasi APBN dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif. “Setiap upaya yang kami usahakan berharap jabatan (fungsional Analis APBN) ini bisa memberikan kesempatan karier yang profesional sehingga bisa mendukung setiap pekerjaan fungsi kedewanan,” tandasnya.