Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Banggar Bentuk Panja Bahas RUU P2 APBN 2023
    DPR

    Banggar Bentuk Panja Bahas RUU P2 APBN 2023

    redaksiBy redaksi21 Agustus 202422 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Badan Anggaran DPR RI akan membentuk dua Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (RUU P2 APBN). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat memimpin Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (20/8/2024).

    “Kita nanti akan pendalaman di panja-panja, untuk itu saya minta persetujuan kepada semuanya. Kita akan bikin dua Panja, yaitu Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draf RUU. bisa disetujui?” tanya Cucun dan dijawab setuju dari para anggota dewan yang hadir.

    Sebelumnya, pada rapat tersebut disampaikan pokok-pokok keterangan pemerintah atas RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2023 oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Nantinya pemerintah juga akan menunjuk pejabat untuk mewakili pemerintah di dalam Panitia Kerja perumus kesimpulan dan Panja draf RUU yang akan membahas secara detail hal hal yang berkaitan dengan RUU P2 APBN 2023. 

    Di akhir rapat, Cucun menjelaskan bahwa pendalaman pada dua panitia kerja terkait RUU P2 APBN akan dilaksanakan pada Senin mendatang (26/8/2024). Sedangkan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan akan kembali dijadwalkan pada Rabu mendatang (28/8/2024). RUU P2 APBN 2023 sendiri ditargetkan akan bisa dibahas di Rapat Paripurna DPR RI di awal September 2024. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?