Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan, harus ada keberanian dan ‘goodwill’ dalam mengatasi persoalan alih fungsi lahan pertanian dan tingkat produksi pangan. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas terkait kedua permasalahan tersebut guna melindungi kepentingan nasional.
“Yang paling penting menurut saya adalah kita berani untuk memotong penugasan impor ini. Karena itu pengaruhnya bukan hanya kepada gairah petani dan juga kerugian daripada pengusaha penggilingan padi saja tetapi lebih jauh penting adalah soal kemandirian kita sebagai bangsa. Menurut saya, kebijakan pemerintah yang ada saat ini tidak jelas dan keluar dari fungsi utama yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Johan di Bantul, Yogyakarta, Senin (1/7 2024).
Dikatakannya, dari beberapa diskusi yang dilakukan Komisi IV DPR bersama dengan mitra kerja komisi nampak bahwa permasalahan alih fungsi lahan itu menjadi salah satu soal dan pertambahan penduduk menjadi persoalan yang lainnya.
“Ada kondisi bahwa alih fungsi lahan meningkat, artinya lahan pertanian kita semakin menyempit dan disaat yang sama pertambahan penduduk juga mengalami peningkatan. Belum lagi persoalan impor yang kemudian dikeluhkan oleh Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesi. Ini patut menjadi perhatian kita.
Johan menegaskan, diskusi tentang peningkatan produksi tidak boleh hanya bicara soal peningkatan indeks tanam saja, akan tetapi rentetannya kebawah sampai hilirnya juga harus menjadi perhatian.
“Komisi IV tidak boleh lelah terhadap hal ini, karena persoalan ini sudah menjadi konsen kita sejak awal. Kita harus lebih berani menekan Badan Pangan Nasional dan juga Bulog agar betul-betul menemukan satu solusi bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.