Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia mengingatkan, keterlambatan penanganan dan lemahnya koordinasi antarpihak berisiko memperpanjang penderitaan masyarakat akibat paparan asap serta hilangnya mata pencaharian.
“Jangan sampai terjadi seperti kiasan gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan sampai keterlambatan penanganan atau ego sektoral membuat rakyat kecil yang menanggung perihnya asap dan hilangnya mata pencaharian,” tegas Khairul Saleh melalui rilis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut politisi Fraksi PAN tersebut, penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi, sekaligus melibatkan tokoh adat, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan upaya pemadaman serta pencegahan berjalan efektif.
Khairul Saleh yang juga menjabat Ketua Kerapatan Borneo dan Sultan Banjar menegaskan bahwa keselamatan masyarakat serta pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas. Dampak karhutla, menurutnya, tidak hanya mengancam kesehatan warga dan kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pariwisata.
“Bumi Kalimantan adalah warisan leluhur yang wajib kita jaga bersama. Saat bumi menangis ditimpa asap dan api, tidak ada pilihan selain kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk saling menopang,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah mengedepankan pemadaman dan mitigasi secara menyeluruh agar penanganan tidak berhenti pada upaya mengatasi kebakaran yang sedang berlangsung. Pencegahan dan pemulihan lingkungan juga diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.
Kerapatan Borneo menyatakan siap mengerahkan jejaring adat dan para pemangku wilayah kesultanan untuk membantu menyosialisasikan pencegahan karhutla hingga ke masyarakat. Khairul Saleh berharap keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi warga dan menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan.
Dalam pertemuan khusus Kerapatan Borneo di Jakarta, Senin (19/10/2026) lalu, persoalan karhutla juga mengemuka bersama isu ketimpangan pembangunan di Kalimantan. Raja Matan Tanjungpura, Pangeran Ratu Kertanegara Gusti Kamboja, menyoroti kondisi infrastruktur jalan, pembagian dana bagi hasil (DBH) yang dinilai belum sebanding dengan kontribusi sumber daya alam, serta perizinan yang dinilainya semakin tersentralisasi di pemerintah pusat.
Tidak hanya itu saja, ia mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan wilayah-wilayah di Kalimantan. Menurutnya, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) semestinya menjadi momentum untuk memperluas manfaat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kalimantan.
“Pemerintah jangan hanya memfokuskan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa. Kalimantan juga harus mendapatkan pemerataan pembangunan, termasuk melalui pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan seluruh wilayah Kalimantan,” tegas legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I itu.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan sejumlah kesultanan dan kerajaan di Kalimantan. Kerapatan Borneo berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menangani karhutla sekaligus mewujudkan pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat Kalimantan.