Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya peran diplomasi parlemen untuk menyuarakan kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat di panggung internasional. Oleh karena itu keberhasilan tidak diukur dari kuantitas forum dunia yang dihadiri, melainkan dari sejauh mana substansi resolusi internasional mengakomodasi pandangan bangsa Indonesia.
“Boleh dikatakan bahwa tujuan ataupun KPI kita di BKSAP adalah bukan banyaknya forum yang kita ikuti. Dalam satu tahun mungkin ada kurang lebih 30 atau 40 forum internasional. Tapi capaian kita itu bukan banyaknya forum yang kita ikuti, tapi bagaimana aspirasi dari masyarakat Indonesia, aspirasi dari pemerintah yang mencerminkan kepentingan masyarakat Indonesia itu bisa disampaikan di dalam forum internasional,” ujar Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, dalam acara BKSAP Day di Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang. Selasa (6/10/2026).
Ia menambahkan, diplomasi di tingkat parlemen memiliki fleksibilitas tinggi dibandingkan jalur diplomasi formal pemerintah, terutama saat memanfaatkan momentum perundingan secara langsung antarnegara.
“Tapi yang paling penting adalah sebetulnya itu pertemuan-pertemuan bilateral di luar dari sidang-sidang tersebut. Jadi pada saat sidang, ada break, ada reses, biasanya ada beberapa negara menginginkan adanya pertemuan bilateral meeting. Nah, di situlah sebetulnya permainan yang sebetulnya ataupun komunikasi yang sebetulnya, urgensi yang sebetulnya dimulai,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Husein menegaskan bahwa dalam setiap sesi perundingan bilateral, BKSAP selalu memosisikan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. “Jadi pada saat kita mengadakan bilateral meeting, Kita harus mikir, kita harus mikir apa yang nanti mereka inginkan dari kita, atau mereka apakah mereka akan menginginkan hal A untuk mendukung mereka, dan tapi apa yang kita dapatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia,” tegasnya.
Melalui agenda kunjungan ini, BKSAP berharap dapat mendekatkan aktivitas diplomasi parlemen dengan dunia akademis guna merespons dinamika global yang terus berkembang.