Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menegaskan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pendidikan vokasi perhubungan, baik darat, laut, maupun udara, sebagai salah satu upaya menekan angka kecelakaan transportasi nasional. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD), Bekasi.
“Yang menjadi target kita sebenarnya adalah mengurangi kecelakaan, baik udara, laut, maupun darat. Darat ini, kalau kita memperhatikan, banyak juga kecelakaan yang sifatnya fatal,” ujar Hamka di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
Legislator yang turut duduk di Badan Anggaran DPR RI ini menyoroti bahwa persoalan kecelakaan transportasi darat tidak hanya disebabkan oleh faktor pengemudi, tetapi juga kondisi infrastruktur jalan. Ia menyebut Komisi V DPR RI bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyepakati pembenahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol agar dapat dimaksimalkan pelaksanaannya.
Ia turut menyinggung kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang sampai saat ini berujung pada proses hukum terhadap masinis yang berstatus terdakwa, sebagai salah satu bukti pentingnya kualitas SDM yang benar-benar terlatih. “Kita harus memikirkan sumber daya manusia kita itu harus benar-benar kita latih, apakah itu seorang pengajar atau operator. Kalau tidak, ini akan terjadi asal jadi saja,” tegasnya.
Hamka mengapresiasi keberadaan sekolah vokasi di bawah Kementerian Perhubungan yang mencakup matra udara, laut, dan darat, termasuk pendidikan operator forklift yang menurutnya turut berperan penting dalam kegiatan di pelabuhan. Ia berharap seluruh peserta didik yang dididik di sekolah-sekolah vokasi tersebut dapat benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga tingkat kecelakaan transportasi dapat ditekan.
Lebih lanjut, ia menyoroti kebutuhan pembaruan teknologi pada simulator pendidikan vokasi di seluruh matra transportasi, baik darat, laut, maupun udara, yang menurutnya sudah waktunya diperbarui, termasuk kebutuhan penggantian chip pada simulator penerbangan agar sesuai dengan sistem penerbangan terbaru. Namun, ia mengakui persoalan pembiayaan menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.
“Anggaran Republik ini tahun ini saja Rp4.100 triliun, Kementerian Perhubungan hanya mendapat sekitar Rp 32 triliun, itu pun ditambah Rp4 triliun saja, sehingga bisalah bergerak sedikit,” ungkapnya.
Atas keterbatasan tersebut, Hamka mengusulkan Komisi V DPR RI bersama jajaran Kementerian Perhubungan melakukan exercise atau kajian bersama jauh-jauh hari sebelum penyusunan anggaran Tahun 2028, agar kebutuhan anggaran sektor pendidikan vokasi, baik dari sisi peningkatan kualitas maupun sarana-prasarana, dapat disusun berdasarkan reasoning ilmiah dan fakta di lapangan.
“Ayo kita diskusi semua, betul-betul, sehingga kita bisa bayangkan seperti apa kebutuhan anggaran di sektor pendidikan vokasi. Kita harus bedakan dari sisi peningkatan kualitas dan dari sisi sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri,” pungkasnya.