Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, telah mencapai 450 titik berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah memperkuat dukungan peralatan bagi relawan yang hampir setiap hari berjibaku memadamkan api.
Politisi Fraksi PAN itu mengatakan tingginya kasus karhutla di Banjar belum diimbangi dukungan memadai bagi para relawan. Ia menerima laporan dari Bumi Rescue 690 Kabupaten Banjar dan sejumlah relawan yang terus turun ke lapangan melakukan pemadaman.
“Hampir setiap hari, relawan di Kabupaten Banjar melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Data di Kabupaten Banjar, khususnya dari BPBD Kabupaten Banjar yang dilaporkan kepada Provinsi Kalsel, bahwa kejadian kebakaran di Kabupaten Banjar hingga sekarang mencapai 450 titik,” ujar Pangeran dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Namun, Kabupaten Banjar disebut belum tercantum sebagai daerah yang mendapatkan bantuan, meski relawan telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Banjar dan menyampaikan laporan kondisi karhutla.
“Relawan membantu masyarakat Kabupaten Banjar tidak mengharapkan imbalan, tetapi peralatan yang digunakan sangat minim. Para relawan makan dibantu masyarakat sekitar lokasi kejadian. Yang membantu adalah masyarakat,” katanya.
Pangeran menegaskan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan relawan harus bergerak bersama, termasuk memastikan kebutuhan peralatan pemadaman terpenuhi.
“Penanganan karhutla ini harus diselesaikan secara bersama-sama, namun seolah-olah Kabupaten Banjar tidak mendapatkan keadilan,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi masyarakat dan relawan di Kabupaten Banjar serta berharap Presiden Prabowo Subianto mendengar langsung keluhan mereka. Pangeran juga mengingatkan agar penanganan karhutla tidak dikaitkan dengan kepentingan politik karena masyarakat membutuhkan dukungan agar kebakaran segera teratasi dan kualitas udara kembali membaik.
“Masyarakat Kabupaten Banjar tidak berharap banyak, masyarakat cuma minta keadilan, karena Kabupaten Banjar juga bagian dari NKRI. Saya berharap pemerintah, khususnya Bapak Presiden bisa mendengar langsung keluh kesah masyarakat Kabupaten Banjar,” tandasnya.