Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini mendukung langkah pemerintah untuk mengoptimalkan aset badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai masih banyak belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, kerja sama dengan pihak swasta dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan nilai dan produktivitas aset BUMN.
“Ya, saya setuju. Setuju banget dengan optimalisasi aset BUMN. Karena aset BUMN itu banyak banget dan banyak yang belum dioptimalisasikan,”ujar Anggia usai mengikuti Sidang Tahun MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Rapat Paripurna DPR Tentang RAPBN T.A. 2027 di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ia menyebut masih terdapat aset BUMN yang menganggur maupun mangkrak, padahal sejumlah aset tersebut dinilai memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dimonetisasi. Anggia menilai optimalisasi aset semestinya telah dilakukan sejak lama. Karena itu, ia mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait optimalisasi aset BUMN.
“Sayang, banyak aset yang idle, yang nganggur dan mangkrak sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, di monetize. Harusnya BUMN bisa melakukan itu udah jauh-jauh kemarin-kemarin harusnya. Nah, kalau Presiden tadi ada arahan di situ, itu keren banget. Aku setuju banget jika harus kerjasama dengan swasta,” tuturnya.
Selain optimalisasi aset, Anggia menegaskan bahwa streamlining atau penyederhanaan struktur atau penutupan BUMN juga menjadi hal yang penting untuk menyehatkan BUMN. Karena saat ini Ia menilai struktur BUMN terlalu berlapis. Satu BUMN bahkan dapat memiliki banyak jenjang perusahaan turunan hingga anak, cucu, dan seterusnya. Kondisi tersebut dinilai tidak sehat, terlebih ketika perusahaan-perusahaan turunannya mengalami kerugian.
“Kalau streamlining itu memang penting karena satu BUMN itu kadang sampai ada tujuh lahir loh. Jadi punya anak, punya cucu, punya cicik, punya sampai ke bawah ada tujuh lahir dan itu nggak sehat. Bahkan dari sekian banyak anak dan cucu Perusahaan itu merugi. Harus ada penyederhanaan atau yang kita sebut streamlining,”Paparnya.
Namun, ia menegaskan proses streamlining tidak boleh mengorbankan para pekerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Komisi VI DPR RI, kata Anggia, akan terus mengawal agar terdapat solusi yang memungkinkan karyawan tetap bekerja. “Mandatori Danantara nggak boleh ada PHK. Komisi VI akan terus mengawal itu supaya harus dicari cara agar para karyawan ini tetap bekerja,” tegasnya.
Politisi Fraksi PKB ini mencontohkan upaya Komisi VI DPR RI dalam memfasilitasi komunikasi antara PT Telkom dengan karyawan terkait proses streamlining. Menurutnya, dialog dan saling memahami kepentingan masing-masing pihak dapat menjadi jalan untuk menemukan solusi.
“Kita kan kemarin sedang memfasilitasi antara PT.Telkom dengan karyawan yang akan melakukan streamlining juga. Ketemu. Kalau kita ngobrol, kalau kita diskusi, kalau kita saling memahami menurut saya bisa. Bisa ketemu. Caranya keluarnya ada,”pungkasnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Pidato Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemerintah akan menggandeng pihak swasta agar aset-aset strategis BUMN yang besar tidak dibiarkan ‘tidur’ atau tidak produktif, serta menutup ratusan BUMN yang tidak efisien.