Lonjakan wisatawan ke Gili Meno, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati mengingatkan, peningkatan kunjungan wisatawan, terutama saat musim liburan, berpotensi membuat volume sampah melonjak dan membebani sistem pengangkutan yang selama ini mengandalkan penyeberangan ke daratan.
Rahmawati mengatakan, sampah dari Gili Meno selama ini masih dibawa menyeberang ke daratan untuk ditangani. Pola tersebut dinilai kurang efisien jika aktivitas pariwisata terus meningkat karena semakin banyak wisatawan berarti semakin besar pula sampah yang harus diangkut keluar pulau.
“Puluhan sampah itu dibawa ke darat, dibawa ke seberang. Otomatis kalau memang lihat volume penduduknya sedikit mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika wisatawan datang, tentu di saat-saat musim libur, otomatis sampahnya akan berlipat ganda,” ujar Rahmawati saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Gili Meno, Lombok, NTB, Senin sore (10/8/2026).
Menurutnya, pengangkutan sampah ke daratan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, ia mendorong agar pengelolaan sampah dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Gili.
“Kalau dilihat dari segi istilahnya, ongkos untuk mengangkat ke seberang itu tentu memerlukan biaya. Jadi mungkin seperti yang dikatakan tadi itu, adanya TPA, tempat pengolahan sampah, sehingga sampah-sampah itu dikeluarkan di sini, dijadikan kompos dan sebagainya,” jelasnya.
Selain persoalan kapasitas pengangkutan, Rahmawati juga menemukan masih adanya sampah plastik di sejumlah titik pantai yang dilewatinya dari pelabuhan menuju lokasi kegiatan. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkut dan membersihkan sampah, tetapi juga harus dimulai dari upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya. “Waktu di pelabuhan, melewati jalan-jalan yang ada di pantai, masih banyaknya sampah-sampah plastik,” ungkapnya.
Karena itu, Rahmawati mengusulkan adanya pembicaraan antara pemerintah dan pengelola kawasan wisata untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah menyediakan akses air minum di kawasan Gili sehingga wisatawan tidak perlu membawa banyak botol plastik dari luar.
“Alangkah lebih baiknya kalau dengan pihak pengelola agar berdiskusi bagaimana agar sampah plastik itu diminimalisir. Artinya dikasih istilahnya peringatan bagaimana tidak boleh membawa botol plastik dan sebagainya, biar saja mereka mendapatkan air di sini saja,” katanya.
Di luar persoalan sampah, Rahmawati juga menyoroti persoalan barang bawaan wisatawan yang menggunakan transportasi penyeberangan menuju Gili Meno. Ia mengaku sempat melihat wisatawan berargumentasi dengan pemilik speedboat karena membawa barang dalam jumlah cukup banyak.
“Tadi sebelum saya datang, saya sempat melihat ada wisatawan yang agak sedikit ada argumentasi dengan pemilik speedboat. Karena apa? Karena barang bawaan mereka itu istilahnya sangat bebannya banyak,” tutur Rahmawati.
Untuk mengurangi persoalan tersebut, Rahmawati mengusulkan penyediaan fasilitas penitipan barang atau locker di pelabuhan penyeberangan. Fasilitas ini dinilai dapat menjadi solusi bagi wisatawan yang hanya tinggal dua atau tiga hari di Gili Meno dan masih akan melanjutkan perjalanan ke destinasi lain di Lombok.
“Saya tadi sudah ngomong sama Pak Bupati, cari jalan keluarnya. Karena paling-paling wisatawan di sini akan nginep dua atau tiga hari. Sebaiknya dibuat di pelabuhan sana, di pelabuhan yang penyeberangan sana, dibuat tempat-tempat penitipan barang dengan locker-locker, sehingga para wisatawan tidak juga membawa barang yang berkelebihan ke sini,” jelasnya.
Menurut Rahmawati, keberadaan locker juga akan mendukung pola perjalanan wisatawan yang menjadikan Gili Meno sebagai salah satu titik dalam rangkaian perjalanan mereka di Lombok. Setelah menikmati kawasan Gili, wisatawan biasanya masih melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi lain, seperti Senggigi dan Mandalika. “Karena saya yakin dari sini, mereka akan mengunjungi tempat wisata yang ada di sekitar Lombok, baik di Senggigi maupun ke Mandalika dan sebagainya,” ujarnya.
Rahmawati menegaskan, persoalan lingkungan dan fasilitas wisata di Gili Meno perlu ditangani secara terpadu. Pemerintah daerah, pengelola kawasan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya perlu duduk bersama untuk merumuskan solusi yang tidak hanya membuat wisatawan nyaman, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan pulau.
Dengan pengelolaan sampah yang lebih dekat dengan sumbernya, pengurangan plastik sekali pakai, serta fasilitas penitipan barang di pelabuhan, Rahmawati berharap aktivitas pariwisata di Gili Meno dapat tumbuh tanpa meninggalkan persoalan baru bagi lingkungan dan masyarakat setempat.