Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam rangka memastikan pembangunan infrastruktur digital yang dilaksanakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi berjalan optimal, khususnya dalam mendukung pemerataan akses telekomunikasi hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menjelaskan, berdasarkan paparan yang diterima Komisi I DPR RI, cakupan layanan 4G di NTB telah menjangkau sekitar 99 persen populasi. Bahkan, secara umum tidak lagi ditemukan wilayah yang masuk kategori blank spot. Meski demikian, masih terdapat sekitar 124 wilayah dengan kualitas sinyal yang tergolong lemah sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut.
Meskipun demikian, untuk akses 4G sudah mencakup sekitar 99 persen populasi. “Itu artinya kalau dari sisi jumlah penduduk yang terlayani itu sudah bagus,” ujar Sukamta saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan BAKTI Komdigi di Lombok Barat, NTB. Jumat (24/7/2026).
Ia menambahkan, Komisi I DPR RI juga memastikan bahwa pembangunan jaringan telekomunikasi mampu mendukung pelayanan negara kepada masyarakat maupun sebaliknya.
“Tadi kami juga sudah melakukan konfirmasi ulang apakah keperluan warga negara terhadap pelayanan dari negara itu bisa terfasilitasi oleh adanya jaringan telekomunikasi dan sebaliknya, keperluan negara pada warga itu juga terfasilitasi. Nah secara umum itu sudah tercover dengan baik,” lanjutnya.
Namun demikian, Politisi Fraksi PKS tersebut menilai masih terdapat sejumlah tantangan dalam operasional infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T. Ia mencontohkan, sebagian BTS yang dibangun BAKTI berada di lokasi yang belum terjangkau jaringan listrik. Sehingga, hal itu masih mengandalkan tenaga surya maupun generator berbahan bakar diesel.
“Sementara, sekarang ada persoalan kenaikan BBM. Nah saya kira itu persoalan yang kita temukan di lapangan dan itu mungkin nanti perlu solusi bersama,” terangnya.
Selain memastikan pemerataan akses, ia juga mendorong adanya evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan infrastruktur digital yang telah dibangun. Menurut Sukamta, pemerataan akses internet merupakan bagian dari upaya negara menghadirkan keadilan digital bagi seluruh masyarakat.
Karena itu, ia meminta kepada BAKTI Komdigi untuk memberikan data statistik, dikarenakan pemerataan akses digital yang dilaksanakan oleh BAKTI Komdigi merupakan demokratisasi akses informasi. Sehingga, semua warga negara diperlakukan sama oleh negara.
“Semua punya akses terhadap komunikasi digital. Cuma yang ingin kami dalami itu adalah akses yang tersedia ini sudah sejauh ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk hal yang produktif, untuk hiburan ataupun untuk hal-hal yang lain, nah itu yang menarik didalami oleh kita bersama,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong tugas utama BAKTI berfokus pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi, sedangkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi digital akan menjadi pembahasan lanjutan bersama Kemkomdigi dan pemerintah daerah.
“BAKTI ini tugas utama adalah infrastruktur, terutama di wilayah 3T. Jadi BAKTI tidak mengurusi SDM, nah nanti urusan kesiapan mengenai SDM ini kita dalami dengan Kemkomdigi dan khususnya dengan pemerintah kota NTB,” pungkasnya.
Selain itu, Komisi I DPR RI juga mengevaluasi pelaksanaan berbagai program BAKTI, antara lain pembangunan BTS 4G di wilayah 3T, pemanfaatan layanan internet Satelit SATRIA-1 bagi fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas, serta penguatan jaringan Palapa Ring. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan internet yang merata, berkualitas, dan terjangkau.