Regulasi perfilman dinilai perlu segera disesuaikan dengan perkembangan industri kreatif dan perubahan teknologi agar mampu menjawab tantangan distribusi film, platform digital, serta meningkatkan daya saing perfilman nasional. Selain itu, pemerintah juga didorong menyusun roadmap perfilman nasional yang terukur sebagai dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan pengembangan industri.
“Undang-Undang Perfilman yang ada saat ini sudah tidak cukup relevan menghadapi perubahan teknologi, platform distribusi digital, dan tantangan industri kreatif global. Kita membutuhkan regulasi yang lebih progresif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan perfilman nasional,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com pada Selasa (23/6/2026).
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional pada Senin (22/6) ia menegaskan bahwa penguatan industri perfilman tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur atau penambahan layar bioskop, tetapi juga membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah perlu memiliki peta jalan yang berbasis data sebelum mengambil berbagai kebijakan strategis bagi industri perfilman.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai roadmap tersebut harus memuat indikator keberhasilan yang terukur, mulai dari peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM yang terhubung dengan industri film, penguatan ekonomi kreatif daerah, hingga peningkatan kesejahteraan pekerja kreatif.
“Keberhasilan industri film tidak boleh hanya diukur dari jumlah layar atau jumlah tiket yang terjual. Yang lebih penting adalah seberapa besar industri ini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, dan memperkuat identitas budaya bangsa,” jelasnya.
Selain itu, Novita meminta pemerintah menghadirkan kajian independen yang komprehensif mengenai dampak ekonomi penambahan layar bioskop sehingga setiap kebijakan benar-benar didasarkan pada kebutuhan industri dan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, pengembangan industri perfilman harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat ekosistem industri, bukan hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur.
“Kita tidak boleh terjebak pada logika bahwa semakin banyak layar maka industri otomatis semakin maju. Yang harus diperkuat adalah ekosistemnya, keberpihakan regulasinya, serta kemampuan masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan industri kreatif tersebut. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu justru melahirkan persoalan baru bagi perfilman nasional,” pungkasnya.