Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda ยป Fauzi Amro: PMN Rp6,68 Triliun untuk SMF Efektif Perluas Akses Pekerja Informal Terhadap KPR FLPP
    DPR

    Fauzi Amro: PMN Rp6,68 Triliun untuk SMF Efektif Perluas Akses Pekerja Informal Terhadap KPR FLPP

    redaksiBy redaksi21 Juni 202653 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (19/6/2026)/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terbukti efektif memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal.

    Penilaian tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memantau pelaksanaan PMN 2025 yang dialokasikan bagi program KPR FLPP.

    Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Perumahan New Bukit Tentrem di Triwidadi, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (19/6/2026) lalu. Menurutnya, SMF memperoleh PMN sebesar Rp6,68 triliun pada 2025 yang kemudian digunakan untuk memperkuat likuiditas pembiayaan perumahan melalui 12 bank penyalur FLPP.

    “SMF ini mendapat PMN sebesar Rp6,68 triliun dan memberikan likuiditas kepada 12 perbankan. Kami melihat langsung di lapangan bahwa program ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah,” ujar Fauzi.

    Ia menjelaskan, dana yang disalurkan SMF berkontribusi sekitar 25 persen terhadap total pembiayaan rumah bersubsidi yang dijalankan melalui skema FLPP. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung target pembangunan tiga juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kunjungan tersebut, Komisi XI DPR juga mendalami efektivitas penyaluran pembiayaan kepada kelompok pekerja informal yang selama ini kerap menghadapi kendala dalam mengakses kredit perbankan. “Yang menarik, stakeholder program ini juga menyasar kelompok non-fixed income seperti pekerja informal, pelaku UMKM, dan buruh. Mereka diberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit perumahan dengan biaya yang terjangkau,” katanya.

    Lebih lanjut, dirinya menambahkan, keberhasilan program tidak hanya terlihat dari tingginya minat masyarakat, tetapi juga dari rendahnya tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). “Kami melihat NPL di SMF hanya sekitar 0,4 persen. Ini menunjukkan tata kelola pembiayaan berjalan baik dan risiko program sangat terjaga,” ujarnya.

    Komisi XI DPR pun turut mengapresiasi kualitas hunian yang dibangun melalui skema FLPP. Berdasarkan dialog langsung dengan penghuni Perumahan New Bukit Tentrem, mayoritas mengaku terbantu dengan kemudahan akses pembiayaan yang tersedia. “Kami bertanya langsung kepada para penghuni dan mereka merasa sangat terbantu. Dari sisi kualitas bangunan dan lingkungan, perumahan yang kami lihat juga sangat baik,” kata Fauzi.

    Atas capaian tersebut, Komisi XI DPR menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penguatan modal bagi SMF pada masa mendatang agar kapasitas pembiayaan perumahan rakyat dapat terus ditingkatkan. “Menurut saya ini terobosan yang sangat baik dari Kementerian Keuangan dan perlu terus diperkuat karena manfaatnya nyata dirasakan masyarakat,” tegasnya.

    Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan anggaran, pihaknya turut memastikan akan terus memantau efektivitas penggunaan PMN agar mampu mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus membantu mengurangi backlog perumahan nasional. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 2026

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 20260

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 20260

    Skema Pembagian 8 Persen Ojol, Edi Pastikan Hak Pengemudi Tidak Terpotong

    19 November 20260

    Saan Mustopa Minta Usulan Pemindahan Badak Jawa Dikaji Bersama

    18 November 20260

    DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan

    18 November 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?