Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa persoalan daya saing industri tekstil nasional tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja terampil, tetapi juga menyangkut iklim usaha yang masih menghadapi berbagai hambatan.
Hal itu disampaikan Evita usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI turut menerima berbagai masukan dari pelaku industri tekstil. Evita mengungkapkan, keluhan yang muncul masih berkisar pada persoalan klasik, mulai dari perizinan yang dinilai belum sederhana, proses AMDAL yang memakan waktu, hingga tingginya biaya energi dan belum meratanya pasokan gas bagi industri.
“Dari industri sendiri kita dengar banyak harapan. Tantangannya masih sama. Ke mana pun kita pergi yang berkaitan dengan industri, keluhannya itu-itu saja, perizinan kita ribet,” ujar Evita kepada medpolindo.com.
Evita menilai, proses perizinan yang panjang dan tidak efisien dapat menghambat investasi. Menurutnya, sekalipun sistem perizinan telah diarahkan melalui mekanisme terintegrasi, pelaku usaha masih kerap menghadapi kenyataan bahwa proses di lapangan tetap harus melewati banyak pintu.
“Kalau memang ribet seperti itu dan memakan waktu yang panjang, investor kita lari. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk memperbaiki hal-hal tersebut,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Selain perizinan, Evita juga menyoroti persoalan energi yang masih menjadi beban bagi industri tekstil. Ia menyebut biaya listrik dan harga gas yang tinggi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya saing industri. Bahkan, menurutnya, terdapat keluhan mengenai perbedaan harga gas antara perusahaan yang berada di kawasan industri dan di luar kawasan industri.
“Masalahnya itu-itu saja, (mulai dari) listrik tinggi, harga gas tinggi, (hingga) suplai gas belum merata. Perusahaan yang berada di kawasan industri kok membayar gas lebih mahal daripada perusahaan yang ada di luar kawasan industri,” ungkapnya.
Evita juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, perbedaan aturan di tingkat pusat dan daerah kerap menimbulkan kebingungan bagi pelaku industri, sehingga perlu dilakukan harmonisasi kebijakan agar industri dapat bergerak lebih pasti.
“Pusat peraturannya A, (tetapi) di daerah peraturannya B. Teman-teman di industri bingung. Seharusnya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi aturan yang ada di pusat dan daerah,” jelasnya.
Evita memastikan, berbagai temuan dalam kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan pembahasan Komisi VII DPR RI bersama pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian. Ia berharap pembenahan pendidikan vokasi, perbaikan regulasi, dan penguatan iklim usaha dapat berjalan beriringan untuk meningkatkan daya saing industri tekstil nasional.