Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Sensus Ekonomi 2026 Jadi Pedoman Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat
    DPR

    Sensus Ekonomi 2026 Jadi Pedoman Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat

    redaksiBy redaksi19 Mei 202612 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba, dalam rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik di Ruang Rapat Komisi X, Selasa (19/5/2026)/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba menyoroti keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang akan mengadakan Sensus Ekonomi 2026. Pelaksanaan sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali sejak 1986 hingga yang terakhir adalah 2016. Para pemilik usaha nantinya akan diminta mengisi ataupun melakukan wawancara dengan petugas Sensus Ekonomi.


    Ia meminta sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi agenda pendataan rutin 10 tahunan namun benar-benar menjadi instrument strategis untuk membaca ekonomi nasional secara utuh. “Tantangan terbesar bukan hanya mendata sebanyak-banyaknya pelaku usaha, tetapi bagaimana memastikan data yang dikumpulkan menjadi akurat dan terpercaya serta menjadi pendoman untuk menyusun kebijakan ekonomi yang berihak pada rakyat”, tuturnya dalam rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik di Ruang Rapat Komisi X, Selasa (19/5/2026).


    Sensus Ekonomi adalah kegiatan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha/perusahaan yang berada di Indonesia yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka 6 seperti 1986, 1996, 2006, 2016. Tahun 2026 ini menjadi pelaksanaan yang kelima kalinya


    Pengumpulan data dilakukan melalui metode kuesioner dan wawancara langsung oleh petugas. Pemilik usaha besar dan menengah akan mendapatkan pesan melalui WhatsApp dan email. Sedangkan bagi pemilik usaha yang belum memperoleh pesan akan ditemui oleh petugas.


    Pengumpulan data ini nantinya akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. “BPS harus memastikan agar data-data yang dikumpulkan ini tidak bocor karena banyak pelaku usaha yang khawatir data mereka disalahgunakan,” imbuh Politisi Partai NasDem ini. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Pemerintah Sebut Opsi Penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Puan: Kaji Terlebih Dahulu

    8 September 2026

    Jangan Hanya Keruk Keuntungan, Firman Soebagyo: Perusahaan Juga Wajib Siapkan Sarana Pemadaman

    8 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Pemerintah Sebut Opsi Penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Puan: Kaji Terlebih Dahulu

    8 September 20260

    Jangan Hanya Keruk Keuntungan, Firman Soebagyo: Perusahaan Juga Wajib Siapkan Sarana Pemadaman

    8 September 20260

    DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR

    8 September 20260

    Kerja Sama Antar-Parlemen Indonesia dan Portugal Jadi Jalan Strategis Perkuat Hubungan Kedua Negara

    8 September 20260

    Erupsi Gunung Api, Meitri Citra Dorong Perkuat Mitigasi Bencana Geologi Terukur

    7 September 20261
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?