Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti pentingnya kesiapan layanan kesehatan daerah dalam mendeteksi dan menangani penyakit zoonosis secara cepat. Puan meminta Pemerintah memperkuat surveilans untuk mencegah adanya penularan virus.
“Kita bersyukur temuan suspect Hantavirus di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan WNA di Jakarta yang masuk kontak erat klaster MV Hondius telah dinyatakan negatif. Namun pemantauan dan surveilans harus terus diperkuat,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Seperti diketahui, Hantavirus mendapat sorotan global ketika menyerang kapal pesiar mewah MV Hondius yang tengah berlayar di Samudera Atlantik. Akibat meninggalnya tiga penumpang MV Hondius akibat Hantavirus, masyarakat dunia waswas karena salah satu variannya, Andes virus diketahui bisa menular antarmanusia dalam kondisi tertentu.
Hantavirus merupakan kelompok virus dari genus Orthohantavirus yang umumnya dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Virus ini tergolong penyakit zoonosis atau yang dapat menular dari hewan ke manusia.
Sebelum Hantavirus ramai dibicarakan akibat mewabah di kapal pesiar mewah yang berlayar di Eropa, Indonesia ternyata juga sudah mencatat kasus Hantavirus dalam beberapa waktu terakhir. Kementerian Kesehatan mengungkap ada 23 kasus hantavirus tersebar di sembilan provinsi.
Puan mengatakan, ancaman penyakit berbasis lingkungan sering kali pertama kali muncul di daerah dengan kapasitas layanan kesehatan dan pengawasan lingkungan yang belum merata. Untuk itu, ia mendorong agar Pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kasus yang sudah muncul.
“Tetapi juga memperkuat kesiapan daerah, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, laboratorium dan sarana penunjang lainnya, serta mekanisme deteksi dini, pelaporan yang cepat,” terang Puan.
“Dan tentunya perlindungan masyarakat di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi harus menjadi perhatian,” sambung Mantan Menko PMK ini.
Puan menegaskan, masyarakat perlu merasakan kehadiran Negara sejak tahap awal munculnya ancaman kesehatan, bukan setelah kasus berkembang luas.
“Kami di DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait akan memastikan Pemerintah bergerak cepat, terbuka, dan mampu memberi rasa aman kepada masyarakat melalui langkah yang jelas dan dapat dipantau masyarakat,” ujar Puan.
Puan menyebut keberhasilan Negara menghadapi ancaman kesehatan tidak hanya diukur dari rendahnya jumlah kasus, melainkan dari kemampuan Negara menjaga ketenangan masyarakat.“Juga dengan membangun kepercayaan publik, dan memastikan setiap warga merasa terlindungi ketika menghadapi potensi risiko kesehatan baru,” tutupnya.