Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengevaluasi kinerja soal subsidi dan kompensasi sektor kelistrikan yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bersama sejumlah subholding, yakni PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN-EPI), PT PLN Indonesia Power (PLN-IP), dan PT PLN Nusantara Power (PLN-NP) di Kota Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026).
Membuka agenda, Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menyampaikan bahwa pihaknya mencermati tren peningkatan subsidi dan kompensasi supaya PLN tetap mampu menjaga kinerja sekaligus menjalankan penugasan nasional. “Kami melanjutkan pertemuan dengan PLN untuk mendalami terkait subsidi dan kompensasi. Karena subsidi meningkat terus, kompensasinya apalagi meningkat dengan sangat besar, tentu kami ingin mendorong PLN tetap handal dan tetap menghasilkan keuntungan, menghasilkan fiskal bagi negara,” ujar Herman.
Dalam pandangannya, kebutuhan ekspansi listrik hingga ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan, menuntut kesiapan pembiayaan yang kuat serta tata kelola yang akuntabel. Di sisi lain, ia juga mencermati bahwa skema penugasan yang ada saat ini masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan operasional.
“Pada sisi lain PLN juga harus terus melakukan ekspansi supaya bisa mengalirkan listrik ke seluruh warga negara Indonesia, ke seluruh pelosok negeri, ke perbatasan. otomatis butuh anggaran, butuh akuntabilitas, butuh kemampuan secara keuangan, secara finansial,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, ia juga menyoroti terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Pesanggaran, Bali. Beberapa kendala seperti keterlambatan pembangunan dan belum optimalnya pasokan gas dinilai perlu segera diselesaikan agar tidak berdampak pada efisiensi biaya energi.
“Oleh karenanya kami dorong dulu dari sisi efisiensi, termasuk hasil temuan-temuan BPK terhadap PLTMG yang ada di Bali yaitu di Pesanggaran, yang pertama pembangunannya agak molor, yang kedua akibat dari tidak terselesaikannya penyediaan gas yang saat ini disuplai dari kapal,” jelasnya.
Selain itu, Herman menilai penggunaan bahan bakar berbasis minyak dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan beban biaya, terutama di tengah fluktuasi harga energi global. Oleh sebab itu, ujarnya, kesiapan pasokan energi primer, khususnya gas, menjadi perhatian penting ke depan.
Menutup pernyatannya, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan peran BAKN DPR sebagai penghubung berbagai kepentingan lintas sektor guna mendorong solusi yang konstruktif bagi keberlanjutan PLN. “Kami (BAKN) ingin melahirkan solusi-solusi yang tepat supaya PLN sebagai perusahaan listrik negara, sebagai korporasi milik negara bisa terjaga keberlangsungannya,” pungkasnya.