Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Wakil Ketua Komisi X Kurniasih Mufidayati menegaskan bahwa momentum ini harus dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa berbagai capaian di sektor pendidikan patut diapresiasi, terutama komitmen pemerintah dalam melakukan pembenahan kebijakan dan reformasi pendidikan. Namun demikian, sejumlah indikator menunjukkan bahwa pekerjaan rumah yang dihadapi masih sangat besar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, rata-rata lama sekolah (RLS) nasional baru mencapai 8,85 tahun, masih berada di bawah target wajib belajar 12 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses dan keberlanjutan pendidikan masih menjadi tantangan serius, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan wilayah tertentu.
Di sisi lain, hasil Asesmen Nasional tahun 2025 juga mengindikasikan bahwa sekitar 50 persen siswa Indonesia belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan kualitas pembelajaran belum sepenuhnya teratasi.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari tantangan nyata yang harus kita jawab bersama. Akses pendidikan harus ditingkatkan, tetapi kualitas pembelajaran juga harus menjadi fokus utama,” ujar Kurniasih dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Ia menegaskan bahwa upaya perbaikan pendidikan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari penguatan kapasitas guru, perbaikan kurikulum yang adaptif, hingga pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas ekosistem yang mendukungnya.
Dalam konteks tersebut, Kurniasih menekankan pentingnya peran DPR RI, khususnya Komisi X, dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan berjalan efektif dan tepat sasaran. Fungsi pengawasan dan legislasi harus diperkuat, terutama dalam mengawal pemanfaatan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN.
“Anggaran pendidikan yang besar harus benar-benar berdampak. Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan mampu meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan,” tegas wakil rakyat dari Dapil Jakarta II ini.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi berbagai kebijakan pendidikan, termasuk yang berkaitan dengan zonasi, perlindungan anak di lingkungan pendidikan, serta perhatian terhadap kesejahteraan dan status guru, termasuk guru honorer.
Kurniasih menilai bahwa kebijakan yang baik harus diikuti dengan implementasi yang kuat dan konsisten di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih dialogis dengan melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas kebijakan.
Di momentum Hardiknas ini, Kurniasih mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya berfokus pada capaian, tetapi juga berani melihat tantangan secara jujur dan terbuka.
“Hardiknas harus menjadi ruang refleksi sekaligus titik tolak untuk perbaikan yang lebih nyata. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa, dan kita tidak boleh berkompromi terhadap kualitasnya,” tutupnya.