Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » KLB Campak Jadi Peringatan, Legislator Tekankan Penguatan Imunisasi Nasional 
    DPR

    KLB Campak Jadi Peringatan, Legislator Tekankan Penguatan Imunisasi Nasional 

    redaksiBy redaksi1 April 202613 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan kesiapsiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan KLB campak yang digelar di Balai Kota Walikota Yogyakarta/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Ancaman KLB campak kembali menjadi perhatian. Di tengah penurunan tingkat imunisasi di berbagai daerah, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi imunisasi sebagai benteng utama perlindungan kesehatan anak. Munculnya kembali kasus campak dinilainya tak dapat dilepaskan dari melemahnya tingkat imunisasi di sejumlah wilayah.

    “Ketika kita mendengar 32 provinsi mengalami penurunan tingkat imunisasi, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Hari ini kita menghadapi campak,” ujar Sri Meliyana Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan kesiapsiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan KLB campak yang digelar di Balai Kota Walikota Yogyakarta, Senin (30/3/2026).

    Menurutnya, imunisasi bukan sekadar program rutin, melainkan sistem perlindungan yang harus dijaga secara berkelanjutan. Ketika terdapat celah, seperti keterlambatan atau ketidaklengkapan imunisasi, maka risiko penyebaran penyakit menular seperti campak akan meningkat. “Ketika imunisasi tidak lengkap, anak menjadi lebih rentan. Ini yang harus kita cegah bersama,” tegas Legislator Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) tersebut. 

    Sri Meliyana menekankan kondisi ini tidak boleh disikapi dengan saling menyalahkan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan imunisasi berjalan optimal.

    Tak hanya itu, ia juga menyoroti masih adanya kendala di lapangan, mulai dari komunikasi kepada masyarakat hingga ketersediaan vaksin. Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi faktor krusial dalam upaya pencegahan KLB campak.

    “Kalau vaksin tidak tersedia, tentu penanganan akan terhambat. Di sisi lain, pemahaman masyarakat juga harus terus diperkuat,” tandas Sri Meliyana. 

    Di tengah tantangan tersebut, Kota Yogyakarta dinilainya mampu menunjukkan capaian positif dengan tingkat imunisasi yang tetap tinggi, yakni sekitar 95 hingga 98 persen. Capaian ini menjadi contoh bahwa konsistensi dan sinergi dapat menekan risiko penyebaran penyakit.

    Namun demikian, Sri Meliyana saat menutup pernyataannya mengingatkan perlunya pembenahan sistem digitalisasi pelaporan imunisasi serta penguatan distribusi vaksin agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.

    Kunjungan kerja spesifik tersebut dihadiri oleh segenap Anggota Komisi IX DPR RI diantaranya Netty Prasetiyani (Ketua Tim/Fraksi PKS), Sihar P.H. Sitorus, Sukur H. Nababan, Pulung Agustanto (Fraksi PDI-Perjuangan), Delia Pratiwi Br Sitepu (Fraksi Golkar), Mariana (Fraksi Gerindra) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (Fraksi PKB), Achmad Ru’yat (Fraksi PKS), Muazzim Akbar, Ashabul Kahfi (Fraksi PAN) serta Cellica Nurrachadiana (Fraksi Demokrat). 

    Turut hadir Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo beserta jajaran perangkat daerah hingga camat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bappeda, serta perwakilan RS rujukan, Puskesmas, organisasi profesi kesehatan dan mitra kerja Komisi IX DPR RI dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan serta Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Soroti Usulan JK, Waka Banggar DPR Tekankan Dampak Buruk Akibat Harga BBM Naik

    11 April 2026

    Darurat Sampah di Banda Aceh dan Aceh Besar, Pembangunan TPA Regional Dipastikan Terealisasi Tahun Ini

    10 April 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Soroti Usulan JK, Waka Banggar DPR Tekankan Dampak Buruk Akibat Harga BBM Naik

    11 April 20260

    Darurat Sampah di Banda Aceh dan Aceh Besar, Pembangunan TPA Regional Dipastikan Terealisasi Tahun Ini

    10 April 20260

    Nasir Djamil Dorong Pendekatan “Miskinkan Jaringan” dalam RUU Narkotika dan Psikotropika

    9 April 20260

    Perlu Diatur dalam RUU Sisdiknas, Penguatan Kesehatan dan Mental Harus Integrasikan Guru Agama dan Psikolog

    9 April 20260

    Komisi XII-Pemerintah Pastikan Pasokan BBM Aman, Tindak Tegas Penyelewengan

    9 April 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?