Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Pemerintah Harus Mitigasi Dampak Konflik Global terhadap Ekonomi Nasional
    DPR

    Pemerintah Harus Mitigasi Dampak Konflik Global terhadap Ekonomi Nasional

    redaksiBy redaksi10 Maret 202632 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Ketua DPR RI Puan Maharani, saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026)/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

     Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan langkah mitigasi terhadap potensi dampak konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional. DPR menilai gejolak geopolitik tersebut berpotensi memengaruhi berbagai indikator ekonomi, termasuk harga energi dan stabilitas nilai tukar.

    Menurut Puan, DPR telah meminta pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan dari situasi global yang memanas, agar tidak menimbulkan tekanan yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

    “Kami sudah meminta kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memitigasi dampak dari situasi global yang sedang terjadi saat ini,” ujar Puan saat ditemui medpolindo.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

    Ia menilai dinamika geopolitik internasional, khususnya konflik di Timur Tengah, berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia serta memengaruhi stabilitas ekonomi global. Kondisi tersebut, lanjutnya, perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.

    Menurut Puan, DPR akan menggunakan masa sidang yang sedang berjalan untuk meminta penjelasan dari pemerintah melalui komisi-komisi terkait mengenai langkah-langkah antisipatif yang telah disiapkan.

    “DPR sudah mulai memasuki masa sidang, sehingga nantinya komisi terkait akan meminta penjelasan kepada mitra kerjanya mengenai langkah-langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pengawasan DPR juga akan difokuskan pada kesiapan pemerintah dalam menyesuaikan berbagai kebijakan ekonomi, khususnya terkakit penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, agar tetap responsif terhadap dinamika global.

    “Kami berharap pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan ekonomi dan fiskal dengan situasi global yang sedang berkembang saat ini,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

    Selain itu, Puan menegaskan bahwa langkah mitigasi perlu dilakukan secara komprehensif agar gejolak global tidak berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

    Menurutnya, pemerintah perlu memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga melalui kebijakan yang tepat serta koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga terkait.

    DPR, lanjut Puan, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pemerintah mampu mengantisipasi berbagai potensi risiko ekonomi akibat dinamika geopolitik global yang berkembang. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 2026

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 20260

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 20260

    Skema Pembagian 8 Persen Ojol, Edi Pastikan Hak Pengemudi Tidak Terpotong

    19 November 20260

    Saan Mustopa Minta Usulan Pemindahan Badak Jawa Dikaji Bersama

    18 November 20260

    DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan

    18 November 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?