Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Kebersihan dan Keselamatan Harus Jadi Fondasi Pariwisata Nasional
    DPR

    Kebersihan dan Keselamatan Harus Jadi Fondasi Pariwisata Nasional

    redaksiBy redaksi4 Februari 202603 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Pariwisata di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026)/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan pengembangan pariwisata nasional harus bertumpu pada penguatan tata kelola, khususnya dalam aspek kebersihan destinasi dan keselamatan wisatawan. Baginya, kedua hal tersebut harus menjadi fondasi utama untuk membangun pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat global.

    “Pariwisata tidak hanya berbicara tentang promosi dan peningkatan jumlah kunjungan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana destinasi itu bersih, aman, dan nyaman bagi wisatawan,” ujar Saleh dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Pariwisata di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

    Lebih lanjut, ia juga menilai, persoalan kebersihan destinasi wisata masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Oleh karena itu, jelasnya, pengelolaan kebersihan dan higienitas perlu dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, tidak bersifat sementara atau insidental.

    Pun, demi mewujudkan usaha ini, tekannya, harus ada upaya kerja sama lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, hingga partisipasi aktif masyarakat. “Kebersihan destinasi wisata bukan hanya urusan satu kementerian. Ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan konsisten, serta pengawasan agar pelaksanaannya benar-benar berjalan di lapangan,” tegas Legislator Fraksi Partai Amanat Nasional itu.

    Selain kebersihan, Saleh menyoroti pentingnya aspek keselamatan dan keamanan wisatawan. Ia menilai, standar keselamatan dalam sektor pariwisata harus diperjelas dan diterapkan secara menyeluruh, mencakup transportasi, destinasi, aktivitas wisata, hingga fasilitas pendukung lainnya.

    Menurutnya, tanpa jaminan keselamatan dan keamanan, pariwisata akan sulit berkembang secara sehat dan berkelanjutan. “Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas. Standar yang jelas dan pengawasan yang berkelanjutan akan memberikan rasa aman, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara,” ujarnya.

    Maka dari itu, Politisi asal dapil Sumut II itu menyampaikan penguatan kebersihan dan keselamatan juga berkaitan erat dengan citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Adanya destinasi yang bersih, tertata, dan aman, imbuhnya, akan meningkatkan kepercayaan wisatawan serta mendorong kunjungan yang berkelanjutan.

    Dalam konteks pengembangan daerah, Saleh menekankan pentingnya pemerataan pembangunan pariwisata. Ia mendorong agar penguatan tata kelola pariwisata juga menyentuh desa wisata dan destinasi di luar kawasan yang selama ini sudah berkembang, sehingga manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

    “Pariwisata harus menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Dengan tata kelola yang baik, pariwisata bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” katanya.

    Terakhir, Saleh menegaskan Komisi VII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program pariwisata nasional, agar pengembangan sektor ini berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Kami ingin pariwisata Indonesia tumbuh dengan kualitas, bukan hanya kuantitas. Kebersihan, keselamatan, dan tata kelola yang baik adalah kunci ke arah itu,” pungkasnya.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Perbatasan RI–Malaysia di Kaltara Dinilai Rawan, Umbu Kabunang: Garis Terdepan Harus Jadi Prioritas

    5 Februari 2026

    Edy Wuryanto Minta Penonaktifan PBI BPJS Jangan Putus Layanan Pasien Kronis

    5 Februari 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Perbatasan RI–Malaysia di Kaltara Dinilai Rawan, Umbu Kabunang: Garis Terdepan Harus Jadi Prioritas

    5 Februari 20260

    Edy Wuryanto Minta Penonaktifan PBI BPJS Jangan Putus Layanan Pasien Kronis

    5 Februari 20260

    Ketergantungan Impor Masih Tinggi, Komisi VII Dorong Kemandirian Industri Susu Nasional

    5 Februari 20260

    Komisi VIII Minta BPKH Jelaskan Tak Tercapainya Target 2025, Soroti Nilai Manfaat hingga Pengawasan Anak Usaha

    4 Februari 20260

    Anggaran Kepemudaan Terlalu Kecil, Negara Belum Serius Jawab Keresahan Anak Muda

    4 Februari 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?